OPINI  

Anggaran APBD Surabaya Dan Pemanfaatan

Benhillpos.com | Surabaya – Kinerja dalam hal ini merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah sebagai entitas yang terwujud atas pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang telah direncakan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuannya. Karena pada hakekatnya setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat diukur dan dievaluasi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah etos kerja dari Pemerintah Kota Surabaya. Terlebih lagi terdapat pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan daerahnya untuk kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Pelaksanaan kinerja pemerintah ini memiliki tujuan sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

Efektivitas dalam pengukuran kinerja untuk menentukan berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Pengkatagorian kinerja dari segi efektivitas. Jika meninjau kinerja Pemeritah Kota Surabaya dari dari segi efektivitas maka apabila output-nya lebih besar dari pada tingkat outcome-nya masuk dalam kategori efektif (Andriani, 2019). Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini lebih besar dibandingkan dengan anggarannya pendapatannya. Sehingga hasil yang dicapai yang diproksikan oleh realisasi pendapatan nilainya melebihi dari tujuan atau target yang ditetapkan yang diproksikan oleh alokasi pendapatannya
Pengelolaan Keuangan daerah Pemkot Surabaya Tahun 2019
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2013 Pasal 3 yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan daerah sendiri harus dikelola secara efektif dan taat pada perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya pengelolaan keuangan daerah saling berkaitan dengan APBD.

Berikut adalah laporan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun 2019 :
Arus masuk kas:
penerimaan pajak daerah (4.018.722.251.948,00)
Penerimaan retribusi daerah (396.255.099.035,94)
Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (268.575.571.840,77)
Penerimaan lain-lain , PAD yang sah (695.178.019.068,96)
Penerimaan dana bagi hasil pajak (317.363.050.361,00)
Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam (49.236.626.815,00)
Penerimaan dana alokasi umum (1.254.344.402.000,00)
Penerimaan dana alokasi khusus (380.383.564.271,00)
Penerimaan dana otonomi khusus –
Penerimaan dana penyesuaian –
Penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi (1.099.625.542.091,00)
Penerimaan dana bagi hasil lainnya –
Penerimaan bantuan keuangan (3.371.400.000,00)
Penerimaan Hibah (193.272.300.435,00)
Penerimaan dana darurat –
Penerimaan lainnya (85.635.881.000,00)
Penerimaan dari pendapatan luar biasa (–)

JUMLAH ARUS MASUK KAS (8.761.963.708.866,67)
Arus Keluar Kas:
Pembayaran pegawai (2.558.554.756.010,63)
Pembayaran barang dan jasa (3.748.395.575.279,94)
Pembayaran hibah (95.832.553.683,00)
Pembayaran tak terduga (1.574.969.146,00
Pembayaran bagi hasil retribusi (2.218.293.630,00)
Pembayaran bantuan keuangan (1.774.968.000,00)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS (6.408.351.115.749,57)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIFITAS KOPRASI (2.353.612.593.117,10)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
Pencairan dana cadangan (-)
Penjualan atas peralatan dan mesin 3.199.310.016,00
Total jumlah arus masuk kas dari aktifitas investasi 3.232.463.654,00
Saldo akhir kas dibendahara Penerimaan 108.544.700,00
Saldo akhir 828.232.610.715,78
Pengelolaan Keuangan daerah Pemkot Surabaya Tahun 2020

Bapak Erik Cahyadi sebagai pemkot Surabaya tahun 2020, laporan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah pemkot Surabaya tahun 2020 tertera seagai berikut
Pendapatan daerah dengan anggaran 8.660,40M realisasi 6.019,79M
PAD dengan anggaran 5.561,56M realisasi 3.734,32M
TKDD dengan anggaran 2.069,38M realisasi 1.803,24M
Pendapatan lainnya dengan anggaran 1.029,46M realisasi
Belanja Daerah dengan anggaran 9.828,39M realisasi 5.325,00M
Pengeluaran pembiayaan daerah 10M

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 diarahkan untuk:
Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan; Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas; Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat
Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu pada alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 berdasarkan informasi yang tercantum dalam Website Kementerian Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 2021 dapat dijadikan acuan);

Penyesuaian penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengacu pada target dan realisasi tahun 2020 dimana terdapat perubahan akibat pandemi covid – 19;
Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Beberapa kebijakan diatas memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan pendapatan asli daerah pada Kota Surabaya. Hal tersebut ditujukan agar pendapatan daerah Kota Surabaya terarah akan digunakan untuk kegiatan apa saja. Dengan kebijakan tersebut diharapkan pula dapat memperkecil peluang defisit dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota Surabaya. ( Red )

Nama : Putri Nur Ambarwati
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!