OPINI  

BLT Desa Optimalkan Pemulihan Ekonomi Desa

Benhillpos.com | Jatim – Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yang kena dampak akibat covid 19. Semua sektor baik di bidang transportasi, ekonomi,dan pendidikan. Hal ini merespon. Pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan agar penyebaran virus Corona tidak meluas yang dapat berpotensi terjadinya krisis. Kebijakan implementasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota di berlakukan agar penyebaran virus Corona dapat terkendali sehingga membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan kegiatan perekonomian secara langsung.

Dari pembatasan sosial ini dampaknya sangat besar karena kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun tranportasi di batasi. Banyak pengusaha skala kecil, menengah baik di kota maupun di desa banyak yang gulung tikar. Untuk memulihkan perekonomian maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di harapkan bisa memulihkan perekonomi baik tingkat desa maupun kota. Pemerintah lebih memfokus dengan mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk pemulihan ekonomi di desa. BLT Desa merupakan salah satu program dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama, dan pemberian dukungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat desa mengenai pemahaman mengenai BLT. Masyarakat desa merupakan sumber utama atau penyokong masyakarat perkotaan karena semua hasil pertanian dan perkebunan dapat menyuplai kebutuhan untuk masyarakat di perkotaan”.

Pada tahun 2021, BLT Desa kembali diberikan kepada seluruh masyarakat desa, dengan ditetapkan sebagai program prioritas penggunaan dana desa TA 2021. Ini merupakan wujud kerja keras APBN untuk memulihkan ekonomi di desa.

Pada tahun 2020, realisasi BLT Desa sebesar Rp 23,74 Triliun dan disalurkan kepada kurang lebih 8,0 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp. 600.000,- per bulannya selama 3 bulan pertama, mulai bulan April 2020, kemudian enam bulan selanjutnya diberikan Rp. 300.000 per bulannya kepada KPM.

Pengaturan mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19. BLT Desa hadir melengkapi jaring pengaman sosial nasional, yang merupakan program perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak akibat krisis sosial ekonomi. ( Red )

Penulis: Achmad Firnanda Darmawan
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!