Dari Aspek Hukum Admistrasi Negara Sampai Menjadi Hukum Pidana Dr. Iis Krisnandar. SH.cn Berkomentar, Terkait Kasus Penggelapan Pajak Dana Desa Yang Sedang Hangat Saat Ini

Benhillpos.com || Kabupaten Cirebon – Terkait kasus penggelapan pajak dana desa yang dilakukan oleh pendamping desa Dr. Iis Krisnandar. SH.cn angkat bicara selaku praktisi hukum administrasi negara dan birokrasi. Minggu ( 20 – 02 – 2022 )

Menurut nya bahwa hal tersebut bisa saja tidak terjadi jika semua pihak mengerti akan tanggung jawab nya masing-masing, dan tau mana yang hak dan kewajiban nya.

” Jika saya lihat dan pahami dari berbagai pemberitaan yang ada hal tersebut berawal dari mal administrasi keuangan desa yang mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit hingga menjadi hukum pidana”.

” Dalam perkara tersebut pun ada beberapa unsur – unsur pidana yang mesti di ungkap lebih dalam oleh pihak kepolisian dan kejaksaan negeri Cirebon, LPJ desa yang di serahkan tahun – tahun kemarin jelas di anggap tidak sah karena mencantumkan tanda bukti pembayaran pajak yang palsu, dan jelas ada unsur pidana pemalsuan tanda terima pembayaran pajak yang melekat dalam LPJ desa tersebut”

” Perlu penyeledikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum lebih dalam lagi adakah dalam LPJ desa tersebut ada unsur – unsur tindak pidana yang lain nya seperti tindak pidana korupsi, karena seperti yang kita ketahui bupati Cirebon sendiri ada komentar dalam sebuah unggahan di sebuah Chanel YouTube menerangkan bahwa ada iming-iming cash back dari si pelaku sehingga semua itu terjadi, berarti ada pihak yang di untungkan dalam peristiwa tersebut dan merugikan negara unsur tindakan korupsi nya jelas melekat”

” Jika yang di sampaikan oleh bupati Cirebon itu memang benar adanya berarti di sini ada unsur kesepakatan bersama dalam kejahatan yang menguntungkan salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian negara, keduanya dapat di jerat pidana” penjelasan Dr. Iis Krisnandar. SH.cn.

BERITA TERKAIT :  Fikri: "Tim Bayangan Mendikbudristek Langgar Aturan"

Namun jika ada itikad baik dari oknum yang terlibat dalam kasus ini ingin mengembalikan uang yang di gelapkan nya ada beberapa ragulasi yang mesti di tempuh oleh pihak – pihak terkait, namun tidak dapat menghapuskan hukum positif yang melekat

” Ada regulasi resmi menurut administrasi negara uang yang di gelapkan dapat di kembalikan kepada kas negara melalui mekanisme yang ada”

” Hal pertama yang mesti di lakukan adalah dengan mengembalikan uang tersebut kepada kas desa dan di buat kan berita acara nya di ketahui oleh aparatur penegak hukum dalam berita acara tersebut dan di beri tanda bahwa LPJ yang pertama ada unsur tindak pidananya dan di nyatakan palsu”.

” Yang kedua mesti dilakukan adalah dengan mengadakan musdesus dan di masukkan dalam pembahasan musyawarah Perubahan anggaran dana desa tahun ini dan di masukan dalam APBDes perubahan anggaran guna membayarkan pajak dana desa di tahun – tahun sebelumnya agar terteb administrasi”

” Jika tidak di jalankan maka laporan pertanggung jawaban desa di anggap palsu dan jelas ada unsur pidana karena mencantumkan bukti pajak yang palsu, dan mesti di periksa secara keseluruhan serta melakukan penyelidikan lebih dalam lagi”. Tutup Dr. Iis Krisnandar. SH.cn.

( Sendi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!