Gelar Paripurna, DPRD Depok Bahas Kesejahteraan Guru Honorer dan Netralitas ASN

Benhill Pos | Depok – DPRD Kota Depok menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD Kota Depok tahun 2024 dan penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2024 di ruang sidang Paripurna, Senin (6/3/2023).

Rapat Paripurna DPRD Depok 2023 ini membahas kesejahteraan guru honorer, ASN dan pelebaran Jalan Raya Sawangan. Rapat dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Depok, Wakil Wali kota Depok, Forkopimda, Kepala OPD dan awak media.

Ada tiga pembahasan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023, di antaranya terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pelebaran Jalan Raya Sawangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Depok Hamzah dari Fraksi Partai Gerindra serta Hendrik Tangke Allo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dijawab secara langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH).

IBH menyampaikan jawaban pada saat sambutan di Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama di tahun 2023 tersebut di ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Depok yang dihadiri sebanyak 30 orang dari 50 anggota DPRD Kota Depok.

“Kami secara prinsip sangat menghargai pendapat tersebut,” ujar Bang Imam sapaan akrab dari orang nomer 2 di Kota Depok ini. Dia memang berharap pendapat tersebut bisa segera terlaksana.

“InsyaAllah nanti segera dikoordinasikan karena semua ini menyangkut anggaran, termasuk melihat kekuatan dari anggaran kita dan peraturan perundang-undangan, ”

Sidang paripurna DPRD Kota Depok membahas pokok-pokok pikiran rencana kerja 2024 setiap Komisi di DPRD Kota Depok. Salah satu pokir Komisi A adalah terkait kenaikan gaji ASN. Hal ini diutarakan Hamzah. Menurutnya sudah cukup lama gaji ASN kota Depok tidak dinaikan.

BERITA TERKAIT :  DPR RI Memahami Pandangan Pemerintah Soal Rencana Penerbitan Perppu Pilkada

“Seperti kita ketahui sudah lama gaji ASN tidak naik. Hal ini juga tadi ditegaskan salah satu pimpinan DPRD Hendrik TA yang mengatakan kita sudah sepakat akan hal ini dimasukan sebagai prioritas kerja,” kata Hamzah.

Selain gaji, Hamzah juga mengingatkan akan netralitas ASN jelang pemilu 2024. Menurutnya meski setiap pemilu selalu diingatkan akan netralitas ASN, namun selalu saja terjadi ASN yang berpihak.

Kami DPRD tidak tahu kalau ternyata ada kesepakatan dari pengelola untuk pelebaran jalan raya Sawangan. Kalau kami tahu tentu kami DPRD akan bantu menagih janji tersebut. Jadi, kami harap ke depan Pemerintah Kota Depok mau lebih terbuka,” ujar Hamzah.

Dikatakan Hamzah, Pemerintah Kota Depok ke depan harus lebih terbuka kepada DPRD sehingga bila ada permasalahan bisa diselesaikan bersama. “Seperti halnya jalan raya Sawangan ini, andai kami tahu, kami tentu akan bantu gedor tagih janji pengelola tol tersebut,” kata Hamzah. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!