Implementasi APBD 2022 Kabupaten Mojokerto Di Bidang Pendidikan

Benhillpos.com | Mojokerto – Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia masih belum berakhir. Hal ini di karena virus tersebut bermutasi sehingga menimbulkan varian-varian baru. Tahun 2022 nanti kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman pertumbuhan iklim, meningkatkan dinamika demolitis, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
Oleh karena itu Perimerintahan Kabupaten Mojokerto dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel untuk merespon akan ketidak pastian itu, namun tetap mencerminkan optimisme dan ke hati-hatian.

Menurut wakil Bupati Kab.Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra itu juga menjelaskan, dalam penyusunan APBD tahun 2022 ini akan mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2022, yakni pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui pemerintah.

“Penyusunan RAPBD 2022 mengacu pada tema RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022″ yaitu, pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui pemerintah. Ini dilakukan melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Salah satunya di bidang pendidikan dimana persoalan serius yang sedang dihadapi di Kabupaten Mojokerto adalah masih adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan. Diantaranya, dikotomi antara sekolah negeri dan swasta masih terjadi dan semakin kentara.” Ujarnya

“Anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dianggarkan selama ini.
Pada tahun 2021 ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran pendidikan sebesar Rp549,5 trilyun. Dengan anggaran yang meningkat tiap tahunnya, pendidikan Indonesia harusnya sudah dapat dirasakan secara adil dan merata sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang ingin dicapai.” Tegasnya

Pada tahun yang sama juga telah dianggarkan anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 8 miliar untuk sekolah dan siswa sekolah negeri. Akibat dikotomi tersebut berimplikasi terhadap beberapa hal. Pertama, belum adilnya proporsi anggaran bidang pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah negeri jauh lebih besar daripada sekolah swasta. Hal ini bisa dilihat dari segi saranan prasarana sekolah maupun bantuan yang diperoleh.

BERITA TERKAIT :  Pemkab dan DPRD Kabupaten Toba Tandatangani Nota Kesepakatan Ranperda P APBD TA 2022 dan Ranperda Perubahan nama Desa Bius Gu Barat Menjadi Desa Lumban Sirait Gu

Dengan pagu anggaran yang di alokasikan di harapkan dalam rancangan penyusunan APBD 2022 dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Juga di harapkan bisa memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini terkendala adanya Covid-19. ( Red )

Oleh : Achmad Firnanda Darmawan
(Mahasiswa Univesitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!