DAERAH  

Kalah Dengan BPD Matanair Hingga Pemkab di Demo, Lawyer Kurniadi Ragukan Integritas Bupati Sumenep

Benhillpos.com | SUMENEP – Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 hingga kini masih menggelinding liar dan menjadi sengketa berkepanjangan.

Padahal, berdasarakan putusan PTUN menyatakan tidak sah atau batal terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 2 Desember 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

Atas ketidak jelasan itulah Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat gedung kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Rabu (5/1/2022).

Aksi kali ini mempertanyakan ketidakseriusan dan ketidak jelasan Bupati Sumenep, padahal isi salinan putusan terebut memerintahkan membatalkan pelantikan H. Ghazali dan melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair.

Oleh sebab itu, Bupati Sumenep dinilai tidak patuh dan tunduk kepada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Hayat Korlap aksi mengatakan, bahwa Desa Matanair sudah dua tahun tidak punya kepala Desa.

“Kami sudah cukup sabar menunggu kebijakan Bupati Sumenep, namun sampai saat ini Bupati Sumenep tidak melantik Kades Matanair sesuai perintah undang-undang,” kata Korlap Aksi Demo.

Menurut dia, Bupati harusnya segera melaksanakan putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Dengan suara lantang, Hayat juga menegaskan bahwa Bupati Sumenep tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum.

“Kalau Bupati Sumenep sebagai pemimpin yang bisa dibuat contoh dan taat pada hukum harusnya dia taat pada keputusan hakim Surabaya,” sambungnya.

Sementara itu, Kurniadi SH selaku Lawyer dari Achmad Rasyidi menegaskan bahwa dirinya sangat meragukan kapasitas Bupati Sumenep karena dinilainya tidak taat hukum dan justru kalah dengan bawahannya.

BERITA TERKAIT :  Aksi Massa Ormas Islam Sumut Meminta Oknum - Oknum Perusak Pesantren Tahfidz Alquran Siti Hajar Sibolangit Harus Di Tangkap

“Sebetulnya Bupati Sumenep ini pura pura bodoh atau memang bodoh, tolol apa pura pura tolol, sesat apa menyesatkan diri. Kok sekelas Bupati sampai kalah dengan BPD, ini Bupati Sumenep kok lucu sekali,” kata Kurniadi SH kepada Wartawan.

Namun Kurniadi menduga bahwa Bupati Sumenep ada yang menyesatkan sehingga bersikap seperti itu.

Ketika ditanya Sikap BPD yang terkesan ada pembangkangan terhadap pemimpin tertinggi Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kurniadi secara tegas mengungkapkan “BPD ini siapa kok berani beraninya membangkang, Harusnya jika memang mau menjaga marwahnya Bupati, BPD ini harus taat kepada aturan aturan hukum yang ada,” terang Kurniadi.

Jika memang sudah tidak bisa mengindahkan perintah atasannya, lanjut Kurniadi, maka camatlah yang harus mengambil alih.

“Dalam hal ini kan sudah jelas tertuang dalam peraturan Perbub sendiri bahwa jika memang BPD tidak mengindahkan, Camatlah yang mengambil alih,” imbuh Kurniadi.

Lawyer militan asal Bluto inipun berang karena membuat perbub sendiri dan dilanggar sendiri oleh Bupati.

“Ini kan aneh ketika membuat peraturan sendiri namun dilanggar sendiri dan tidak mengerti sendiri. Saya menyakini hal ini ada biang keroknya,” jelas dia.

Ia sangat menyangkan Birokrasi Sumenep yang dinilainya tidak profesional dan terkesan amatiran. Malah hal yang sudah kuat secara Hukum dan UU masih mau dikonsultasikan.

“Mau dikonsultasikan ke siapa, ke Jin Hongkong ? Kan sudah jelas hasil dari Keputusan PTUN Surabaya ini mempunya keputusan yang tetap,” tandasnya.

Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari Pihak Pemkab Sumenep. ( RED )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!