Benhilllpos.com | TOBA – Kapolres Toba bersama Pemkab dan Forkopimda Hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lahan pembangunan Stadion F1H2O di Lapangan Sisingamangaraja Balige yang bertempat di Ruangan Rapat Staf Ahli Bupati Toba Lantai III Kantor Bupati Toba, Sumatera Utara, Jumat (13/01/2023)
Warga keturunan Mulia Raja Napitupulu Pelabuhan Balige Jumat, (13/01/2022) lakukan aksi unjuk ras damai tuntut keadilan kepada Pemkab Toba dengan tudingan tidak mengindahkan hak kepemilikan tanah ulayat pangeahan tanah Lapangan Sisingamangaraja XII Balige oleh keturunan Mulia Raja Napitupulu Balige.
Aksi dimulai pukul 08.30 Wib di lapangan Sisingamangaraja XII Balige lokasi pembangunan stadion F1H2O yang saat ini pembangunannya sedang degenjot penyelesaiannya, mengingat tidak berapa lama lagi waktu pagelaran F1H2O akan dilaksanakan yang pesertanya dari beberapa Negara belahan dunia Internasional tepatnya di bulan Februari 2023.
Dalam aksi Andi Simanjuntak (40) seorang pedagang ikan laut dalam aspirasinya menyampaikan, kami tidak menolak pembangunan F1H2O oleh Pemerintah tetapi kami mengharapkan pemerintah tetap memperhatikan kami para pedagang kecil jangan asal dipindah pindahkan.bila dipindahkan hendaknya dilakukan sosialisasi jauh jauh hari sebelum dilaksnakannya relokasi pemindahan serta berikan kami tempat yang layak dan aman.ucapnya.
Lanjutnya, “kami pedagang kecil ini berjuang untuk ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak kami demi masa depnnya.pembangunan F1H2O datang terkesan bagi kami menyesengsarakan masyarakat kecil khususnya warga pedagang kecil.ucapnya
Dalam sepanduk tuntutan aksi yang dibawa dan dibentangkan isinya bertuliskan : Tolak Penipuan atas nama Pembangunan, katakan sejujurnya Pemkab apakah memang tidak ada ganti untung untuk masyarakat terdampak, Dengarkan kata pak Luhut : Bilangnya harus lebih sejahtera warga terdampak, Pemda Menyerobot Tanah Rakyat, Jangan kau ganggu tanah adat kami karena itu bukan tanah adatmu, janji manismu ternyata penipuan, mohon perhatian anggota Dewan kami jangan tidur mari bangun, Bupati Poltak Sitorus perhatikan wargamu yang terdampak, kearoganan membawa petaka Laporan Pidana, Jangan ada dusta diantara anda/Bukan Diantara Kita Karena Kita Tidak Berdusta, Tolong kami Pak Presiden Jokowi, Tanah ini bukan Tanah Garapan, Pemda merampok Hak Rakyat, Kepling penuh wibawa melawan Ketidakwarasan.
Orator aksi Tulus Napitupulu menyampaikan, untuk suksesnya pembangunan F1H2O hendaknya lebih awal harus menyelesaikan Konflik yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Adat keturunan Mulia Raja Napitupulu Balige.kami meminta pemerintah harus mengakui Tanah lapang Sisingamangraja XII Balige dan areal tanah sekitarnya adalah tanah Pangeahan milik keturunan Mulia Raja Napitupulu sebagai tanah adat dan itu bukan tanah garapan.
Serta meminta pemerintah tidak sewenang wenang memaksakan kehendak atas nama Hukum dengan tidak mengindahkan hak ulayat adat kami tentang tanah lapang Sisingamangaraja XII Balige dan areal tanah lain di sekitarnya.
Marnaga Napitupulu salah satu tokoh yang dituakan oleh Keturunan Mulia Raja Napitupulu Balige juga warga terdampak menyampaikan, hendaknya Pemerintah Kabupaten Toba harus memahami Keputusan Pengadilan Negeri Balige nomor: 86/1952/Perdata/PN tanggal 10 April 1952
Sekitar pukul 09.30 Wib aksi selesai digelar di lapangan Sisingamangaraja XII Balige lokasi pembangunan Stadion F1H2O, selanjutnya rombongan aksi berangkat melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Toba setelah sebelumnya oleh petugas yang mengawal berjalannya aksi melakukan negosiasi supaya melanjutkan aksinya ke kantor Bupati dan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Bupati dan jajaran pemkab Toba.
Semua rombongan aksi berangkat dengan melintasi jalur dari bundaran kota Balige mengarah melintas dari depan kantor Kejari Toba Samosir, Kantor Polsek Balige ke jalan Sutomo mengarah memasuki komplek kantor Bupati Toba dan tiba dikantor Bupati pukul 09.42 Wib
15 menit melakukan orasi di depan kantor Bupati Toba menyampaikan orasi melalui pengeras suara, selanjutnya rombongan aksi diterima di ruangan rapat staf ahli Bupati Toba lantai III Kantor Bupati untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Toba dan jajarannya.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus bersama Wakil Bupati Tonny M Simanjuntak, Kapolres Toba AKBP.Taufiq Hidayat Thayeb,S.H,S.I.K serta didampingi Sekda Drs Augus Sitorus, Asisten 1 Eston Sihotang, Asisten 2 Jonni Lubis,ST.MT Asisten 3 Verdy Napitupulu, Kasat Pol PP Harianto Butarbutar, Plt.Kadis Pariwisata dab Budaya, Kabag Hukum Lukman Janti Siagian,S.H, Plt.Kadis Perindakop Drs.Salomo Simanjuntak, Camat Balige Pantun Josua Pardede,SSTP.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Toba Ir Poltak Sitorus bersama Wakil Bupati Tonny M Simanjuntak, Kapolres Toba AKBP.Taufiq Hidayat Thayeb,S.H,S.I.K serta didampingi Sekda Drs Augus Sitorus, Asisten 1 Eston Sihotang, Asisten 2 Jonni Lubis,ST.MT Asisten 3 Verdy Napitupulu, Kasat Pol PP Harianto Butarbutar, Plt.Kadis Pariwisata dab Budaya, Kabag Hukum Lukman Janti Siagian,S.H, Plt.Kadis Perindakop Drs.Salomo Simanjuntak, Camat Balige Pantun Josua Pardede,SSTP.
Sekdakab Toba Drs Augus Sitorus menyampaikan, Terkait dengan adanya bangunan tua peninggalan zaman Belanda di sudut lapangan Sisingamangaraja XII Balige yang menurut warga memiliki nilai historis/sejarah tersendiri sesuai dengan hasil keputusan rapat dan koordinasi dari tingkat Nasional, Propinsi Sumut, hingga Rakor di tingkat Daerah Kab Toba dan diputuskan untuk kelancaran pembangunan area stadion F1H2O harus dibongkar dan ditata ulang dengan bangunan baru sesuai desain arsitektur pembangunan gedung stadion F1H2O oleh Pemerintah.
Terkait dengan Sewa menyewa fasilitas tempat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu sesuai dengan amanah Undang Undang dan beberapa ketetapan peraturan di Pemerintahan NKRI dan tidak bisa di berikan begitu saja untuk dimiliki atau digunakan oleh masyarakat.
Pantauan Benhillpos.com dalam rapat RDP antara Pemkab dengan keturunan Muliaraja Napitupulu sempat terjadi ketegangan antara Kabag Hukum Pemkab Toba Lukman Janti Siagian,S.H dengan para warga keturunan Mulia Raja Napitupulu karena memperdebatkan masalah perjanjian dan luasan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh oknum warga serta surat Keputusan Pengadilan yang dimiliki oleh keturunan Mulia Raja Balige.
Namun dengan cepat langsung ditengahi oleh Kapolres Toba AKBP.Taufiq Hidayat Thayeb,S.H,S.I.K.
Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb,S.H,S.I.K, menyikapi aksi yang digelar oleh keturunan Muliaraja Napitupulu Balige itu adalah sah sah saja sebagaimana warga Negara Indobesia yang dilindungi Undang Undang dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di muka publik yang telah diatur dalam konstitusi Undang Undang NKRI. seyogianya dalam permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi di pelaksanaan pembangunan gedung stadion F1H2O antara Pemkab Toba dan warga keturunan Muliaraja Napitupulu Balige harus mencari solusi dengan cara duduk bersama untuk mencari dan memutuskan kesepakatan bersama demi menyatukan persamaan persepsi menuju pembangunan yang semakin lebih besar kedepannya.
Jangan berkutat dalam kebenaran pribadi masing masing, kita harus duduk bersama demi tercapainya kedamaian dan kelancaran berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan sebahagiannya sudah di mulai pelaksanaan pengerjaannya dibeberapa titik tertentu.
Setiap permasalahan mari kita selesaikan melalui kominikasi yang baik dengan cara duduk bersama antara warga berikut dengan melibatkan semua unsur pimpinan Forkopimda.saya yakin pasti ada solusi terbaiknya demi suksesnya pelaksanaan perhelatan F1H2O di bulan Februari 2023 ini.sebutnya.
Bupati Toba Poltak Sitorus saat di konfirmasi awak Media usai RDP dengan keturunan Muliaraja Napitupulu yang menggar aksi menyampaikan, pelaksanaan pembangunan medium F1H2O di tanah Lapang Sisingamangaraja XII Balige yang diklaim adalah milik Muliaraja Napitupulu dan keturunannya saat ini dilakukan pembangunan gedung stdion F1H2O demi peningkatan taraf hidup ekonomi msyarakat dari sektor dunia Kepariwistaan sert mengangakt pariwisata Danau Toba di Kancah Dunia Internasional.
Terkait dengan beberapa tuntutan keturunan Muliaraja Napitupulu Balige, pemkab Toba tidak bisa dengan serta merta langsung memenuhi dan membayarkan apa yang menjadi keinginan dan tuntutan mereka.semua harus memenuhi unsur dan ketentuan mekanisme Hukum yang telah ditetapkan pemerintah.pemkab toba tidak bisa membayar hnya dengan perasaan dan kebijakan semata tanpa didasari kekuatan dan ketetapan Hukum yang berlaku.
Tentunya semua ini sesuai dengan apa yang menajdi tintutan dan keinginan mereka khususnya menuntut biaya ganti untung atau biaya kerohiman sebagaimana mereka adalah yang mersakan terdampak akibat penggusuran pembangunan gedung stadion F1H2O.
Jadi untuk itu kita menunggu ketetapan dan keputusan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sesuai Hukum dan Undang Undang untuk kita lakukan nanti.
Apabila ada ketetapan dan keputusan dari Pengadilan Negeri yang memutuskan bahwa Pemkab Toba harus melakukan pembayaran Ganti Untung atau Biaya Kerohiman kepada warga keturuanan Muliaraja Balige yang terdampak akibat penggusuran pembangunan Gedung stadion F1H2O maka ketetapan dan keputusan Pengadilan Negeri itu akan kita laksanakan dan selanjutnya kita bayarkan sesuai dengan ketetapan dan keputusan Pengadilan.
Untuk mencapai hasil mufakat dalam RDP tadi telah kita sepakati bersama untuk membentuk tim kecil untuk membahas dan mencari kesepakatan bersama.pertemuan tim kecil yang terdiri dari semua unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Toba dengan perwakilan keturunan/Pomparan Muliaraja Napitupulu Balige yang terdampak penggusuran pembangunan Gedung F1H2O.
Kita berharap melalui pertemuan tim kecil ini nantinya akan dicapai kesepakatan bersama demi kabaikan seluruh warga masyarakat Toba khususnya warga keturunan Muliaraja Napitupulu Balige.Imbuhnya. ( DNM )
