Kemendagri Beberkan Potret Realisasi Anggaran Belanja Daerah Selama Covid-19

Benhillpos.com | Jakarta – Realokasi dan refocusing anggaran belanja di sejumlah daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 masih dinilai rendah dan masih ada penggunaan bansos yang belum tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan dalam acara Podcast Bikin Bangga Indonesia yang digelar BPSDM TV Kemendagri, Kamis, (24/2/2022).

Maurits menjelaskan, pemerintah pusat menerbitkan strategi guna mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021, kata dia, merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan melalui penggunaan 8 persen Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, sarana dan prasana kesehatan, pemulihan ekonomi dan dampaknya.

Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran dan Penggunaan APBD.

Penyerapan anggaran di daerah, kalau dilihat memang trennya ini berbeda-beda dan variatif. Untuk pengelolaan refocusing dan relokasi anggaran dalam APBD TA 2021 per 31 Desember diperoleh bahwa Daerah Provinsi yang capaian persentase realisasi terbesar adalah Provinsi Gorontalo (100%), Kalimantan Timur (97,66%) dan Prov. Bengkulu 97,66%. Sedangkan jumlah realisasi anggaran yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu Rp306,26 Miliar, dengan capaian persentase realisasi 81,65%, dan Provinsi Jawa Barat Rp520,86 Miliar dengan capaian persentase realisasi 79,45%. Untuk Daerah yang capaian realisasi terkecil adalah Provinsi Papua Barat (22,66%), Provinsi Papua (33,20%) dan Prov Jambi (39,26%),” kata Maurits.

BERITA TERKAIT :  Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Toba Beri Bantuan Bibit Jagung Sumber Dana APBDes

Untuk itu, imbuh dia, Ditjen Bina Keuda Kemendagri membentuk tim lapangan untuk memberikan asistensi dan evaluasi kepada daerah. Hal itu juga untuk mengajak daerah mencontoh Pemda lain yang berhasil menyerap anggaran Covid-19 dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, daerah memerlukan strategi dalam memetakan penggunaan anggaran yang sudah di refocusing agar segera direalisasikan. Dia mencontohkan, dalam hal Belanja Tidak Terduga (BTT) masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan anggaran tersebut. Padahal, BTT berguna sebagai bantuan sosial (bansos) bagi individu dan anggota masyarakat di masing-masing daerah yang mengalami dampak akibat pandemi.

Di lain sisi, kata Maurits, selama pandemi melanda Ditjen Bina Keuda Kemendagri mendorong setiap Pemda memprioritaskan anggaran belanja untuk bansos kepada individu/kelompok masyarakat terdampak, sarana prasarana kesehatan, serta pembayaran kepada tenaga kesehatan (inakes) di fasilitas kesehatan dan pendanaan untuk mendukung program vaksinasi.

Selain itu, guna meminimalisir kendala di lapangan mengenai realisasi anggaran daerah, Maurits berharap agar para aparatur dan perangkat daerah membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan juga terukur. Jadwal tersebut dilakukan setiap bulan, triwulanan dan semesteran selama setahun dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai peraturan undang-undang.
Selanjutnya, pemerintah daerah perlu membentuk Tim Asistensi dsn Evaluasi Penyerapan Anggaran yang dipimpin Sekda di masing-masing daerah dan dilakukan rapat secara periodik (bulanan/triwulanan) dipimpin oleh kepala darah, sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya rendah. Pada akhir tahun, rapat evaluasi dapat dilakukan setiap minggu.

Demikian halnya, Maurits juga menegaskan perlunya penguatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah dalam melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan analisa serta evaluasi kepada pemerintah kab/kota di wilayahnya untuk mendorong realisasi APBD Kab/Kota. ( DNM / Red )

BERITA TERKAIT :  Wapres Apresiasi Diaspora Indonesia di Jepang Bantu Kembangkan UMKM

Sumber : Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!