Kemendagri: Integrasi ARKAS dan MARKAS ke dalam SIPD Dukung Satu Data

Benhillpos.com | Jakarta – Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendukung Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai langkah untuk mentransformasi pendidikan. Hal ini penting demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

Fatoni mengatakan melalui sistem informasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) diharapkan data anggaran di satuan pendidikan dapat digunakan langsung untuk kepentingan pencatatan keuangan daerah sesuai dengan agenda Satu Data Indonesia tanpa melalui proses administrasi birokrasi panjang dan berulang. Hal ini penting dilakukan guna memastikan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih transparan dan akuntabel.

“Tujuan ARKAS untuk mengukur pembelanjaan dana BOS di sekolah terkait 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), menjamin tercapainya penggunaan sumber dana efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan,” terang Fatoni dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode Keenam Belas bertajuk “Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan” yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), secara daring, Selasa (15/2/2022).

Fatoni mengungkapkan melalui sistem informasi ARKAS diharapkan data anggaran di satuan pendidikan dapat digunakan langsung untuk kepentingan pencatatan keuangan daerah sesuai dengan agenda Satu Data Indonesia tanpa melalui proses administrasi birokrasi panjang dan berulang.

“ARKAS terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Melalui sistem informasi ARKAS dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi, tersinkronnya Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS dengan Laporan Penggunaan Dana BOS per Tahap sebagai syarat penyaluran Tahap berikutnya,” ujar Fatoni.

Kebijakan tersebut adalah terobosan yang sangat membantu kepala sekolah di daerah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Penggunaan BOS dan BOP, dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan langganan daya dan jasa.

BERITA TERKAIT :  Jelang Sail Tidore 2022, Kemendagri Dorong Daerah Optimalkan Persiapan

“Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung pengintegrasian ARKAS dengan Sistem Informasi Daerah (SIPD),” kata Fatoni.

Sementara itu, bagi dinas pendidikan dapat menggunakan aplikasi Manajemen Arkas (Markas) yang juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini juga akan diterapkan untuk perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

“Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOP dan penggunaan ARKAS,” tandas Fatoni. ( DNM / Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!