Kemendagri Prioritaskan Isu Strategis terkait ASCN, Peran Gubernur, Trantibumlinmas dan Kewilayahan

Benhillpos.com | Jimbaran – Dalam rangka implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian (Ditjen Bina Adwil) Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran.

Kegiatan yang berlangsung selama 2-4 Januari 2023 ini diawali dengan laporan dari Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan, sebagai Ketua Panitia.

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, pada Selasa (03/01/2022), dengan menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh jajaran Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Ditjen Bina Adwil yang hadir.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage dan disadvantage kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” demikian Dirjen Bina Adwil Safrizal mengawali arahannya.

Kolaborasi, menurut Safrizal, harus dilakukan tidak hanya secara internal di lingkup Kemendagri namun juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil.

Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya yang menurut Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6 dan memperoleh peringkat pertama dalam kerangka efisiensi kinerja anggaran.

“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88%. Secara EKA, Adwil kinerjanya nomor satu dari seluruh komponen di Kemendagri, berarti kita dinilai efisien. Paparkan juga karena kinerja tidak hanya soal realisasi anggaran,” ujar Safrizal mengapresiasi jajarannya.

Lebih lanjut, ia berpesan kepada seluruh pimpinan UKE 1 di jajarannya untuk memperhatikan ASCN (ASEAN Smart Cities Network), Peran Gubernur, Trantibumlinmas dan Kewilayahan sebagai isu-isu strategis di tahun 2023.

BERITA TERKAIT :  Gandeng KAJI, BPSDM Kemendagri Gelar Webinar Pengenalan Budaya Jepang Sesi ke-1

Pada Tahun 2023 ini, Keketuaan ASCN (ASEAN Smart Cities Network) 2023 akan diterima oleh Dirjen Bina Adwil. Keketuaan ASCN harus dapat diemban dengan baik, karena di tahun 2023 ini juga Presiden Joko Widodo akan menjabat sebagai Ketua ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Tata kelola Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga perlu dikuatkan, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke daerah berikut pengawasan pelaksanaannya secara berkala.

Kemudian tentang keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 melalui pendekatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan dalam menekan laju penyebaran sekaligus menjaga stabilitas perekonomian, mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil dalam penerbitan kebijakan PPKM sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat).

Dari aspek kewilayahan, Safrizal juga menyoroti tentang sosialisasi terkait data wilayah administrasi pemerintahan, untuk menguatkan sistem data pokok yang berbasis digital agar menjadi satu aplikasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan.

Pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97% segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia, namun hal itu belum tersosialisasikan dengan kuat sebagai pencapaian prestasi.

Untuk itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil, sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kinerja Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Adwil.

“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” tandas Safrizal. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!