Kemendagri Uraikan Strategi Percepatan Realisasi Belanja di Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Se-NTT

Benhillpos.com | Jakarta – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan strategi mempercepat realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran (TA) 2022 yang berlangsung pada Rabu (16/2/2022).

Rakor tersebut turut dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten/Kota se-NTT.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi seperti ini, di mana provinsi dan kabupaten/kota ikut berkoordinasi untuk mencari solusi atas sejumlah persoalan yang ada, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi pembangunan daerah,” ujar Fatoni yang menghadiri pertemuan tersebut secara virtual.

Lebih lanjut, Fatoni menyampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan arahan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota yang mampu merealisasikan pendapatan dan belanjanya secara maksimal akan diberi penghargaan berupa insentif. Karena itu, diharapkan daerah dapat terus melakukan berbagai strategi agar realisasi APBD-nya lebih optimal.

“Strategi yang bisa kita lakukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja di tahun 2022, yang pertama kita dapat lakukan pengadaan dini sejak awal, membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan periodik, yakni per bulan, triwulan secara konsisten dan terukur,” imbuh Fatoni.

Strategi selanjutnya yakni tidak menunda administrasi pertanggungjawaban, serta melakukan penunjukkan pejabat pengelola keuangan daerah. Upaya lainnya dengan memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah (pemda) yang realisasi pendapatan dan belanjanya tertinggi.

BERITA TERKAIT :  BSKDN Kemendagri Gelar Workshop Perkuat Kompetensi Analis Kebijakan

Di lain sisi, pada kesempatan yang sama Sekda Provinsi NTT Benediktus Polo Maing menyampaikan, pihaknya telah berperan aktif untuk meningkatkan realisasi anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh sejumlah hambatan di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia berharap, ke depan sistem tersebut dapat dilakukan perbaikan sehingga akan memudahkan kinerja pemda.

“Di keuangan sudah pakai tapi baru di bagian anggaran. Di provinsi kita belum jalan secara baik. Dalam SIPD, ketika input ini harus diinput ulang oleh perangkat daerah. Ini kerjanya jadi dua kali. Padahal kalau sistem digitalisasi dibangun, dia harusnya mempermudah kita semua,” terangnya. ( DNM / Red )

Sumber : Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!