Mulai 2028, Polis Asuransi Dijamin LPS

Benhill Pos | Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan siap mengemban amanat barunya sesuai UU No 4 Tahun 2023, yaitu sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan berlaku pada 12 Januari 2028.

“LPS terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka menyusun dan menyelesaikan RPP Program Penjaminan Polis yang diamanatkan oleh UU P2SK. Yang pasti ketika pelaksanaan PPP sudah mulai kita sudah siap,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan tersebut berdasarkan UU P2SK harus selesai 2 tahun sejak UU ditetapkan atau paling lambat 2 Januari 2025.

Purbaya menargetkan program penjaminan polis atau PPP akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, industri tengah dibayangi oleh kasus gagal bayar klaim sejumlah perusahaan.

“Image asuransi di masyarakat jelek sekali karena Jiwasraya, Bumiputera dan lain-lain. Masyarakat banyak yang hilang uangnya. Hitungan saya paling tidak bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dulu,” katanya dalam acara Buka Puasa Bersama Media di Jakarta, dikutip Jumat (22/3/2024).

LPS juga telah menyusun draft pokok-pokok peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU P2SK, yang meliputi beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) antara lain terkait iuran awal kepesertaan serta iuran berkala penjaminan, dan lini usaha tertentu yang menjadi objek penjaminan, dan beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan LPS (PLPS) antara lain, mengenai kriteria persyaratan tingkat tertentu dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi perusahaan asuransi.

Salah satu syarat perusahaan asuransi untuk mengikuti aturan tersebut adalah memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu yang mengacu pada ketentuan OJK, seperti rasio risk based capital (RBC), tingkat kesehatan komposit, status pengawasan, dan tidak dalam sanksi dari OJK.

BACA JUGA :  Sosialisasi Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan

“Harapannya dalam 4 tahun ini [sampai 2028], perusahaan asuransi punya waktu untuk menjadi sehat agar bisa ikut penjaminan polis,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa LPS juga akan mengusulkan agar memiliki wewenang melakukan pengecekan secara acak mengenai kesehatan perusahaan asuransi. Teknisnya, LPS akan menghitung tingkat kesehatan secara mandiri dengan cara mengambil sampel sejumlah perusahaan asuransi.

“Kalau yang kami random check ternyata bagus, sesuai dengan data OJK, kami terima semua. Kalau ada perbedaan signifikan, kami akan hitung semua perusahaan asuransi yang akan masuk,” katanya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya kehati-hatian LPS agar jangan sampai ada perusahaan asuransi yang jatuh pada tahun-tahun awal program tersebut berjalan. “Karena akhirnya LPS yang akan keluar uang,” kata Purbaya.

Adapun iuran awal kepesertaan akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ekuitas. Kemudian perusahaan asuransi juga akan dikenakan berdasarkan persentase dari agregasi antara cadangan teknis dan premi.

Kemudian, seperti penjaminan simpanan di bank, LPS juga akan mengatur batas maksimal premi yang ditanggung. Batas maksimal ini diharapkan akan mencakup penjaminan kurang lebih 90% dari pemegang polis. (Rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights