Benhillpos.com | Toba – Sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk jenjang SMA di Kabupaten Toba memicu polemik di kalangan orang tua murid. Sejumlah wali siswa menyampaikan keberatan mereka terhadap mekanisme seleksi yang dianggap tidak transparan dan terlalu bergantung pada nilai rapor. Rabu (21/5/2025)
Dalam wawancara bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah Toba-Samosir, Kepala Cabdis, John Soertono Purba, menjelaskan bahwa saat ini sistem penerimaan masih mengacu pada nilai rapor semester 1–5 dari tujuh mata pelajaran utama, yang diinput melalui aplikasi SPMB oleh siswa dan disertai dengan surat keterangan pemeringkatan dari kepala sekolah.
“Kami memahami keresahan orang tua. Tapi sampai saat ini, sistem ini masih sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Nilai yang digunakan dalam seleksi adalah hasil verifikasi dari pihak sekolah masing-masing,” ujar Purba.
Namun, John Purba juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan sistem seleksi di masa mendatang. “Aspirasi dari masyarakat agar ke depannya seleksi dilakukan dengan ujian tertulis akan kami teruskan kepada pimpinan untuk dievaluasi dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026,” tambahnya.
Pihak Cabang Dinas juga mengaku telah menerima pengaduan dari masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian nilai antara sekolah yang satu dengan yang lain. Menanggapi hal ini, pihak Dinas langsung melakukan verifikasi ke beberapa sekolah, termasuk MTS Negeri Toba.
Hasil kunjungan menunjukkan bahwa nilai yang dimasukkan ke sistem memang dikeluarkan oleh sekolah bersangkutan. “Kami ini hanya user, bukan produsen nilai. Tapi tetap kami tindak lanjuti dan klarifikasi jika ada kecurigaan yang masuk,” jelas Purba.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha MTS Negeri Toba yang ditemui terpisah, menyatakan bahwa dirinya belum pernah melihat keberadaan buku induk siswa sejak ditugaskan pada Agustus 2024. Ia juga tidak pernah mengakses data elektronik terkait nilai siswa. Namun ia menekankan bahwa nilai siswa di sekolah mereka tidak semata berasal dari akademik, melainkan juga dari aspek akhlak, mengingat MTS merupakan sekolah berbasis agama.
Orang tua siswa yang datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan juga menuturkan keprihatinan mereka. Salah seorang wali menyebut bahwa perbedaan nilai antar sekolah cukup mencolok dan mengindikasikan adanya ‘permainan nilai’. “Ranking terakhir di salah satu sekolah bisa bernilai 92, sedangkan ranking pertama di sekolah lain hanya 96. Ini membuat kami curiga,” ungkapnya.
Mereka pun mengusulkan agar sistem penerimaan siswa ke jenjang SLTA tak hanya mengandalkan nilai rapor, melainkan juga ujian tertulis, seperti halnya seleksi masuk ke perguruan tinggi.
“Kalau diuji lewat tes tertulis, kami bisa menerima apapun hasilnya. Tapi kalau hanya lewat selembar nilai rapor yang bisa saja dimanipulasi, anak-anak kami tereliminasi,” ujar seorang orang tua.
Lebih jauh, mereka berharap agar pemerintah juga memperhatikan akreditasi asal sekolah dan menutup kemungkinan adanya sekolah-sekolah baru yang mendongkrak nilai demi mendongkrak reputasi.
Cabang Dinas menyatakan akan terus membuka ruang pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut terhadap setiap keluhan yang masuk. ( DNM )
