Benhill Pos | Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya tidak ingin gegabah menyikapi terkait bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersedia menjadi bagian dari partainya.
Ahmad Doli juga mengingatkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) dalam AD/ART masih akan dilangsungkan sembilan bulan lagi, tepatnya pada Desember 2024. Hal ini dia singgung karena belakangan santer menyebut Jokowi bukan saja akan bergabung tapi juga bakal memimpin partai beringin. “Ini masih lama, jadi saya kira tidak perlu ramai-ramai bicara Munas,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Meski begitu, Doli menjelaskan, Golkar dengan senang hati menerima siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi nantinya. Akan tetapi, ia masih meragukan sebab Jokowi dianggap masih bagian dari partai lain, yakni PDIP.
“Kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP. Dan PDIP belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP, itu kan kita juga harus hormati, kembali pada putusan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyambut baik isu Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan bergabung. Namun, Ical tak bisa memberikan jaminan jika Jokowi atau Gibran akan menjadi ketua umum partai, karena Golkar memiliki aturan atau AD/ART mengenai mekanisme pemilihan ketua umum.
Dia menyebut salah satu syarat untuk menjadi ketua umum adalah terdaftar sebagai pengurus DPP Partai Golkar minimal lima tahun atau satu periode. “Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar),” kata Ical di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali seperti dikutip, Sabtu (16/3/2024).
Dia mengatakan Jokowi atau Gibran harus menaati aturan dan prosedur tersebut jika ingin menduduki posisi tertinggi di Golkar. Artinya Jokowi atau Gibran harus melewati proses kaderisasi di internal Golkar. (Rd)
