Benhillpos.com | DAIRI – Dugaan praktik bisnis di dunia pendidikan memicu aksi unjuk rasa di Kabupaten Dairi. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk BKPRMI, GMNI, HMI, KAMMI, dan IPNU, menggeruduk Kantor Bupati Dairi pada Senin (15/09/2025).
Mereka menuntut kejelasan terkait isu penjualan buku di SD Plus Ark Sidikalang yang dinilai merugikan orang tua siswa dan tidak sesuai dengan aturan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Aksi mahasiswa ini berujung pada pertemuan di ruang rapat bupati, di mana Bupati Dairi Vikner Sinaga memimpin mediasi antara mahasiswa, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Ketua Yayasan SD Plus Ark.
Perwakilan mahasiswa, Andi Silalahi, menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kuat adanya praktik penjualan buku yang melanggar hukum.
“Dalam undang-undang jelas dilarang menjual beli buku dan pakaian sekolah. Kami menduga ada motif bisnis yang kuat, karena dana BOS yang diterima sekolah mencapai Rp323,36 juta, tapi siswa tetap diwajibkan membeli buku,” ujar Andi.
Mahasiswa juga menyoroti keluhan dari orang tua yang harus membayar hingga Rp1 juta per anak untuk buku dan tidak diperbolehkan menggunakan buku bekas dari kakak kelas. Mereka menuntut transparansi total dari pihak sekolah.
Bupati Dairi Vikner Sinaga merespons tuntutan mahasiswa dengan sikap tegas. Ia mengakui adanya masalah dan berjanji akan menindaklanjuti dengan serius.
“Saya pastikan, tidak boleh lagi praktik seperti itu. Aturan itu kita buat untuk kita, bukan sebaliknya. Jika ada motif bisnis di balik pendidikan, itu tidak dapat dibenarkan,” tegas Bupati.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Mariady Simanjorang, mencoba menengahi dengan menjelaskan perbedaan aturan dana BOS antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengklaim bahwa penggunaan dana di SD Plus Ark sudah sesuai aturan, yaitu 10% dari total dana diperuntukkan untuk pembelian buku.
“Untuk penggunaan buku kami itu angkanya Rp33 juta, kami tidak mengurangi dari yang seharusnya dianggarkan,” jelas Mariady.
Kepala Sekolah Sherly Simbolon dan Ketua Yayasan Wandi Tambunan juga memberikan pembelaan. Wandi menjelaskan bahwa buku di SD Plus Ark didesain khusus sebagai workbook dan bisa digunakan kembali oleh siswa lain. Namun, ia menceritakan permasalahan di mana seorang siswa merasa tidak nyaman menggunakan buku bekas yang sudah terisi.
“Kami mengizinkan menggunakan buku bekas jika anak nyaman. Tapi ada kasus di mana anak merasa tidak nyaman karena buku sudah ada coretan atau bekas tipe-x,” kata Wandi.
Akhir Diskusi, Menunggu Realisasi Janji
Pertemuan yang alot tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut dan diawasi oleh Dinas Pendidikan. Meskipun ada jaminan dari Bupati, para mahasiswa tetap waspada. Mereka berharap pertemuan ini bukan sekadar janji kosong, tetapi menjadi langkah nyata untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan di dunia pendidikan. ( JS )
