DAERAH  

Sidang Pertama Tahun 2022, Fraksi Fraksi DPRD Kota Depok Sampaikan Laporan Hasil Reses

Benhillpos.com | Depok – Pada masa sidang pertama tahun 2022 Fraksi Fraksi DPRD Kota Depok sampaikan laporan hasil reses awal tahun. Sidang di gelar di gedung DPRD Kota Depok pada Jumat, (11/02/22).

Moh Hafid Nasir selaku  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga  kepda Fraksi PKS berdasarkan hasil reses maka, Fraksi PKS memberikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Kasus positif covid varian omicron yang masih tinggi di Depok perlu terus dipantau dan diantisipasi kebutuhan pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah. Kebijakan Prokes hendaknya diterapkan secara maksimal. Dan langkah-langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, hendaknya terus dikawal oleh Pemkot bekerjasama dengan berbagai elemen Swasta, Masyarakat, dan Media,

2. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.

3. Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.

4. Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya.

BERITA TERKAIT :  Launching Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022

5. Terkait kegiatan Musrenbang, hendaknya Bappeda mensosialisasikan data terkini seputar kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan warga, serta panduan penyusunan usulan program kegiatan dari masyarakat, agar usulan kegiatan dari masyarakat tidak dominan berupa pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sejenisnya saja, melainkan lebih variatif dan sesuai arahan dan skala prioritas berbasis data terkini dari Bappeda.

sementara itu Fraksi Gerindra menyatakan bahwa laporan Kegiatan Reses mendetail dari setiap Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra Telah  disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok. Bahwa Fraksi Gerindra akan selalu mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat tanpa mengenal lelah, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto :
“Dalam berjuang jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan.”

Dalam penyampaian laporan hasil reses tersebut Fraksi PDI Perjuangan menerima pengaduan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Kartu KDS, Maka Fraksi PDI Perjuangan meminta informasi secara transparan bagaimana mekanisme mendapatkan KDS tersebut, terlampir surat fraksi kami yang mempertanyakan terkait dengan transparansi KDS.

Dibidang kesehatan Fraksi PDI Perjuangan meminta pembangunan Posyandu disetiap wilayah kelurahan sangat diharapkan masyarakat sekitar, karena masih banyak RW yang belum mempunyai posyandu, tetapi tidak memiliki lahan fasos – fasum.

Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan penyaluran KDS (Kartu Depok Sejahtera) banyak menimbulkan pertanyaan besar warga masyarakat saat ini. Pemerintah Kota harus transparan dalam hal Kriteria warga masyarakat atau Keluarga yang mendapat Program KDS ? Berapa target KDS di masing-masing kecamatan.

Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menyoroti bidnag pendidikan agar kiranya pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait Pendidikan agar dikelola secara Akuntable, Transparan serta Objektif sesuai dengan urgensi kebutuhan.

BERITA TERKAIT :  Breaking News : Isuzu Panther Vs Supra X, Pengendara Sepeda Motor WNA Asal Jepang Meninggal Dunia

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan rekomendasinya dibidang infrastruktur bahwa dalam rangka untuk mengurangi angka kecelakaan baik dijalan lingkungan dan jalan raya , mengusulkan agar ada sekala prioritas untuk penambahan Penerangan Jalan Umum ( PJU ).

Fraksi PKB & PSI juga mempertanyakan landasan hukum dan proses implementasi program KDS (Kartu Depok Sejahtera), apa manfaat dan tujuan program KDS ini, golongan masyarakat seperti bagaimana yang berhak mendapatkan benefit dari program KDS ini.

Fraksi PKB & PSI meminta supaya program KDS tersebut dievaluasi kembali aspek manfaat dan keadilannya bagi sasaran masyarakat Kota Depok, sehingga tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!