DAERAH

Terkait Pemanggilan 9 Petani Ratatotok Sekjen KPA Angkat Bicara

Benhillpos.com, Sulut – Perusahaan perkebunan PT. Ratatotok melalui kepolisian melakukan Pemangilan terhadap petani yang tengah memperjuangkan hak atas tanahnya. Tujuh orang petani Serikat Petani Minahasa Tenggara, dua kepala desa beserta Kordinator KPA Wilayah Sulawesi Utara mendapat pemanggilan beruntun untuk menghadap di Reskrim Polres Mitra.

Para petani ini dituduh melakukan penyerobotan dan pengrusakan pohon kelapa di tanah HGU yang dikliam oleh pihak perusahaan. Padahal, PT. Ratatotok telah menelantarkan HGU tersebut sejak izinnya terbit pada tahun 1977. Anehnya, HGU-nya tetap diperpanjang saat masa berlakunya habis pada tahun 2002, meskipun sudah ditelantarkan. Sementara para petani telah menggarap tanah tersebut selama 30 tahun.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HGU PT. Ratatotok harusnya kembali menjadi tanah negara karena sudah berstatus tanah terlantar. Negara wajib meredistribusikan kepada para petani yang telah menggarap di atasnya melalui reforma agraria sebagai jalan pengakuan dan penguatan hak atas tanah para petani.

Para petani Ratatotok sendiri bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mengusulkan tanah garapan tersebut sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sejak tahun 2016. Usulan ini dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar akhir tahun 2020 antara Presiden Jokowi bersama KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya ditetapkan sabagai salah satu dari 54 lokasi yang akan menjadi prioritas penyelesaian konflik tahun 2021.

KPA juga menyayangkan tindakan yang diambil PT. Ratatotok dan aparat kepolisian di lapangan yang kontraproduktif dengan agenda reforma agraria. Apalagi, Kapolri melalui telegramnya pada Januari 2021 telah menegaskan akan mendukung program ketahanan pangan dan reforma agraria. Bahkan Polri merupakan bagian dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Di level Provinsi, Gubernur Sulawesi Utara juga sudah mengeluarkan SK No. 29/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Utara sebagai langkah percepatan agenda reforma agraria.

BERITA TERKAIT :  Tragis! Usai Dibunuh Jenazah Pelajar ditinggal di Kebun Kopi

Situasi-situasi kontraproduktif ini mengindikasikan belum adanya kordinasi yang jelas antar lembaga, baik di nasional hingga daerah sehingga akan mengancam agenda reforma agraria yang merupakan mandat konstitusi sekaligus janji politik Presiden Jokowi.

Atas situasi tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Mengutuk keras tindakan kriminalisasi yang dilakukan PT. Ratatotok

2. Menuntut pihak kepolisian agar segera menghentikan tindakan intimidasi dan teror di wilayah-wilayah prioritas penyelesaian konflik agraria.

3. Meminta Kapolri untuk segera mengintruksikan seluruh aparat kepolisian dari nasional hingga daerah agar mendukung sepenuhnya penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan menghormati proses yang sedang berjalan, mengingat Polri merupakan bagian dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria.

4. Meminta Kepolisian menjalankan kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan perlindungan keamanan terhadap petani dan menjaga situasi kondusif di seluruh Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

5. Kementerian ATR/BPN segera menertibkan HGU-HGU terlantar swasta dan BUMN yang telah menimbulkan konflik agraria.

6. Pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria struktural yang telah diusulkan serikat tani.

Bagikan :

Related posts

Terkait Laporan BPD Atas Dugaan BLT DD Tahap 12 TA 2021, Kajari Karawang Gerudug Kantor Desa Malangsari Karawang

Daniel Manurung

Hj. Dewi Ansar Terima Audiensi Komnas Perempuan Bahas Korban Kekerasan

Daniel Manurung

Varian Baru Covid – 19 Muncul Tak Usah Khawatir Untuk Warga Kabupaten Cirebon, Karena RSUD Arjawinangun Selalu Siaga

Sendi Eka Kurniawan

Leave a Comment

error: Content is protected !!