Benhillpos.com | HUMBAHAS – Polres Humbang Hasundutan menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Toba 2026 di Lapangan Apel Mapolres Humbahas, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan seluruh unsur terkait dalam mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Humbahas.
Apel gelar pasukan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Humbahas, Kompol Manson Nainggolan, S.H., M.Si., dengan mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026.”
Sebagai tanda dimulainya Operasi Keselamatan Toba 2026 secara resmi, dilakukan penyematan pita operasi kepada perwakilan personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi.
Apel ini turut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Sabar Purba yang mewakili Bupati Humbang Hasundutan, para Pejabat Utama (PJU) Polres Humbahas, Pabung 0210/TU Humbahas Mayor G. Sebayang, Kasatpol PP Andi Sihombing, Kabag Hukum S. Simamora, Kabag Organisasi P. Simanullang, Kabag Kesra H. Simamora, perwakilan Kementerian Agama Humbahas J. Sihombing, Kabid Damkar S. Sitanggang, perwakilan Jasa Raharja Joe Marpaung, Kabid Trantibum M. Folmer, serta Kasi Angkutan Dinas Perhubungan S. Lumban Tobing.
Adapun peserta apel terdiri dari personel Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026.
Dalam amanat tertulis Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan F., S.I.K., M.H., yang dibacakan oleh Wakapolres Humbahas, disampaikan bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas merupakan kebutuhan mutlak yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan.
Hal ini menjadi semakin penting dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026, di mana mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Kapolda Sumatera Utara juga menyinggung komitmen dunia internasional melalui Decade of Action for Road Safety 2021–2030 atau Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan target penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 50 persen.
Untuk mendukung program tersebut, para penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dituntut mampu membangun serta menyelenggarakan sistem keselamatan jalan yang terpadu sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), melalui lima pilar utama, yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, serta penanganan korban pasca kecelakaan.
Di akhir amanatnya, Kapolda Sumatera Utara menekankan beberapa hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh personel yang terlibat dalam operasi. Di antaranya melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap lokasi rawan pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan.
Selain itu, personel diminta untuk mengutamakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui edukasi langsung, pemasangan spanduk, banner, leaflet, stiker, serta pemanfaatan media sosial.
Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga sikap tampang dan profesionalisme personel dengan mengedepankan prinsip 3S (Senyum, Sapa, dan Salam) sebagai wujud penegakan hukum yang tegas namun humanis.
Seluruh personel diingatkan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran kode etik, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta sikap arogan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
“Saya berpesan kepada seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan humanis, serta senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” demikian pesan Kapolda dalam amanatnya.
Operasi Keselamatan Toba 2026 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri sekaligus memperkuat kepercayaan publik menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Toba.
Operasi Keselamatan Toba 2026 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, pemerintah daerah, serta mitra kamtibmas lainnya, sebagai upaya bersama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Sumatera Utara. ( DNM )
