Benhillpos.com | SIDIKALANG – Pelaksanaan proyek perbaikan jaringan irigasi di kawasan Sikaleut, Kalang Baru, Desa Kalang, Sidikalang, Dairi, yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera Utara, kini tengah menjadi perhatian serius. Proyek pengairan tersebut diduga memiliki banyak masalah dan kejanggalan, khususnya terkait material.
Dugaan praktik culas dan ketidakberesan material ini disampaikan oleh Ketua Investigasi LSM (GPRI) DPD SUMUT, Muliadi Siboro, kepada awak media pada Minggu (16/11/2025).
Muliadi Siboro menjelaskan, pada 24 Oktober 2025, bahwa tim investigasi LSM GPRI DPD SUMUT bersama awak media telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek tersebut sebanyak dua kali. Hasilnya, ditemukan fakta yang mengejutkan.
Muliadi Siboro mengungkapkan bahwa kejanggalan paling mencolok adalah spesifikasi pasir yang digunakan dalam pengerjaan proyek.
“Kami melihat banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek pengairan di Sikaleut Sidikalang. Terlebih, spesifikasi pasir yang digunakan sangat buruk bahkan ditemukan bercampur lumpur,” tegas Siboro.
Penggunaan material yang tidak sesuai standar ini, menurut LSM GPRI, dapat merusak kualitas konstruksi dan daya tahan irigasi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara.
LSM GPRI mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi atas temuan tersebut dengan menghubungi Pengawas Utama BBWS Sumut bermarga Saragih melalui pesan WhatsApp.
Bukti-bukti berupa dokumentasi foto dan video terkait material yang buruk telah dikirimkan, namun hingga berita ini diangkat ke permukaan, tidak ada respon atau jawaban yang diberikan oleh pengawas utama tersebut.
Upaya tindak lanjut juga dilakukan LSM GPRI dengan mendatangi Kepala Bidang Irigasi PUTR Dairi, Bapak Benri Sipayung, untuk menyampaikan situasi pengerjaan proyek.
Namun, menurut Bapak Benri Sipayung, ia juga mengalami kesulitan komunikasi. Panggilan telepon yang dilayangkannya kepada pihak pengawas BBWS Sumut tidak diangkat.
Dengan adanya dugaan kuat penggunaan material di bawah standar, minimnya transparansi, dan sulitnya konfirmasi dari pihak BBWS, LSM GPRI DPD Sumut bersama awak media menyatakan tidak akan tinggal diam.
“Untuk menindaklanjuti hal ini, kami akan meneruskan hal ini ke pihak-pihak yang terkait, salah satunya aparat penegak hukum (APH). Karna didalam pengerjaan ini diduga ada unsur korupsi,” pungkas Muliadi Siboro. ( JS )
