Benhillpos.com | Dairi – Kepolisian Resor (Polres) Dairi menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi aksi unjuk rasa di wilayah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Dairi dan melibatkan berbagai unsur pengamanan.
Simulasi diawali dengan skenario aksi unjuk rasa yang diperankan langsung oleh personel kepolisian.
Dalam skenario tersebut, massa aksi bergerak dari Gedung Djauli Manik Sidikalang menuju Kantor DPRD dan Kantor Bupati Dairi, menggambarkan alur demonstrasi yang kerap terjadi di lapangan.
Pantauan di lokasi menunjukkan, jalannya simulasi berlangsung cukup dinamis. Personel yang berperan sebagai massa aksi melakukan berbagai aksi seperti saling lempar, pembakaran ban, hingga tindakan yang menggambarkan situasi anarkis.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari skenario latihan guna menguji kesiapan aparat dalam mengendalikan situasi.
Sementara itu, personel Polres Dairi yang bertugas dalam pengamanan tampak mengenakan perlengkapan lengkap, mulai dari tameng, helm, hingga peralatan pengendalian massa.
Seluruh tahapan pengamanan diperagakan sesuai prosedur, mulai dari pendekatan persuasif hingga langkah represif terukur.
Dalam simulasi tersebut, satu unit water cannon dari Polres Tanah Karo turut dikerahkan sebagai bagian dari upaya pengendalian massa.
Kehadiran armada ini menambah kesiapan aparat dalam menghadapi situasi darurat yang berpotensi meningkat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga, serta Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, yang menyaksikan langsung jalannya simulasi sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas daerah.
Di sisi lain, seorang pengamat sosial yang enggan disebutkan namanya memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan simulasi tersebut.
Ia menilai bahwa simulasi Sispamkota memang menunjukkan kesiapan aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa, sekaligus mencerminkan bahwa kebebasan berpendapat di Kabupaten Dairi mendapat ruang.
Namun demikian, ia juga menyoroti pendekatan yang digunakan dalam simulasi, khususnya adegan anarkis yang ditampilkan.
“Seharusnya konsep simulasi tidak terlalu menonjolkan tindakan anarkis. Ini justru bisa memberi kesan kepada masyarakat bahwa demonstrasi selalu identik dengan kekerasan,” ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan simulasi ini tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel semakin siap dalam menjalankan tugas pengamanan secara humanis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Dairi tetap terjaga. (JS).
