Benhillpos.com | SIDIKALANG, – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menghadiri kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting di Balai Budaya Sidikalang, Kabupaten Dairi, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 800 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Turut hadir Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, M.Pd, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, serta Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Dalam arahannya, Menteri Wihaji menegaskan pentingnya peran TPK dalam menyukseskan program prioritas Presiden, khususnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, berdasarkan tugas yang diberikan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, distribusi MBG bagi kelompok sasaran tersebut harus berjalan secara optimal hingga ke tingkat desa.
“Saya mengumpulkan seluruh Tim Pendamping Keluarga karena mereka yang paling dekat dengan keluarga. Ternyata di sini programnya sudah berjalan, meskipun masih ada beberapa yang belum. Yang belum berjalan harus segera ditindaklanjuti agar peruntukan MBG benar-benar diterima oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Wihaji.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu menurunkan risiko stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Dalam kesempatan itu, Wihaji juga menyampaikan apresiasi kepada ratusan kader yang hadir. Ia berpesan agar para kader tetap sabar dan semangat dalam menjalankan tugas pendampingan kepada masyarakat.
“Terima kasih kepada sekitar 800 kader yang hadir hari ini. Pesan saya sederhana, tetap sabar dan tetap semangat. Menghadapi masyarakat tentu membutuhkan kesabaran karena karakter setiap keluarga berbeda-beda. Namun tugas pendampingan ini sangat penting untuk masa depan generasi bangsa,” katanya.
Selain membahas percepatan penurunan stunting, Menteri Wihaji juga menyinggung rencana perubahan regulasi terkait kelembagaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang sebelumnya berbentuk badan.
Menurutnya, pemerintah bersama DPR RI tengah menyiapkan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 52 guna menyesuaikan perubahan status kelembagaan dari BKKBN menjadi kementerian.
“Substansinya akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan saat ini karena yang sebelumnya berbentuk badan, sekarang sudah menjadi kementerian,” jelasnya.
Kegiatan Temu Kader TPK tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para kader di lapangan dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Dengan keterlibatan aktif Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, pemerintah berharap upaya pendampingan keluarga berisiko stunting dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(JS).
