Benhillpos.com | BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti belum adanya tanggapan dari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, terkait surat permohonan klarifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sebesar Rp.9.384.378.545,00.
Sebelumnya, BAKORNAS telah melayangkan surat klarifikasi Nomor: 565/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 kepada Camat Cibitung. Namun, hingga batas waktu 10 hari kerja yang diminta, BAKORNAS mengaku belum menerima jawaban maupun penjelasan resmi dari pihak kecamatan.
Atas kondisi tersebut, BAKORNAS kembali melayangkan Surat Keberatan Nomor: 644/DPP/LSM-BAKORNAS/KEBERATAN/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Ketua Umum DPP LSM BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa pihaknya menyayangkan belum adanya respons dari Kecamatan Cibitung atas permintaan klarifikasi penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah tersebut.
“Kami mempertanyakan mengapa surat resmi BAKORNAS belum mendapatkan tanggapan. Anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp9,38 miliar bukanlah angka yang kecil. Publik berhak mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, realisasi pembayaran, serta pertanggungjawaban setiap paket pengadaan,” tegas Saut.
Ia menambahkan, BAKORNAS tidak sedang menyimpulkan adanya penyimpangan atau tindak pidana. Namun, transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami meminta Camat Cibitung tidak mengabaikan surat klarifikasi tersebut. Berikan penjelasan secara terbuka, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi BPK RI terkait kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2025. Jika memang tidak ada permasalahan, sampaikan berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Saut menegaskan, apabila tidak terdapat itikad memberikan penjelasan dan ditemukan indikasi permasalahan berdasarkan dokumen pendukung, BAKORNAS akan mempertimbangkan langkah pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
“BAKORNAS akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Uang yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan tanpa pelaksanaan,” tutup Saut.
BAKORNAS menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab. ( Red )


















