Benhillpos.com | BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) kembali menyoroti kegiatan rehabilitasi SMP IT Taruna Qurani, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan informasi awal memperoleh pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.953.121.000,00.
Melalui surat Nomor 653/DPP/LSM-BAKORNAS/KEBERATAN/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, BAKORNAS menyampaikan keberatan karena belum menerima tanggapan tertulis atas surat klarifikasi sebelumnya Nomor 580/DPP/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/X/2026 tanggal 28 Oktober 2026.
BAKORNAS meminta penanggung jawab kegiatan menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan, status nilai anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, mekanisme pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Ketua Umum DPP LSM BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa anggaran rehabilitasi sekolah hampir Rp1 miliar harus disertai keterbukaan dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas.
“BAKORNAS tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta penjelasan dan bukti administrasi maupun teknis agar publik dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Kalau memang semuanya sudah sesuai, silakan tunjukkan RAB, spesifikasi, volume pekerjaan, dan bukti pelaksanaannya,” tegas Saut.
Ia menambahkan, BAKORNAS memberikan kesempatan kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan klarifikasi tertulis paling lambat 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima.
Menurut Saut, apabila tidak ada tanggapan yang memadai, BAKORNAS akan menempuh langkah lanjutan dengan meminta klarifikasi kepada kementerian atau instansi penanggung jawab program, mendorong pemeriksaan oleh Inspektorat/APIP, serta melakukan permohonan informasi melalui PPID terhadap dokumen yang dikuasai badan publik.
“Jika dalam proses pengumpulan dokumen dan pemeriksaan ditemukan bukti awal yang relevan mengenai dugaan penyimpangan, kami akan mempertimbangkan laporan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur. Kami ingin memastikan uang negara digunakan sebagaimana mestinya dan hasil rehabilitasi benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan sekolah,” ujarnya.
BAKORNAS menegaskan bahwa belum adanya jawaban bukan berarti telah terjadi penyimpangan. Namun, organisasi tersebut menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pengawasan dokumen, pencocokan kondisi fisik pekerjaan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara berimbang. ( Red )


















