DAERAH  

Uang Rakyat Bukan Rahasia! PHMI Desak Kesbangpol Depok Buka Rincian Dana Hibah Rp16,98 Miliar

Oplus_16908288

Benhillpos.com | DEPOK – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyoroti belum adanya tanggapan maupun informasi perkembangan atas permohonan informasi publik yang telah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 427/DPP/PHMI/XI/2026 tertanggal 5 November 2026, dengan perihal Permohonan Informasi Publik terkait Anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.985.680.500.

Namun, hingga 19 November 2026, PHMI menyatakan belum menerima tanggapan atau penjelasan mengenai permohonan informasi tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, kepada awak media pada Rabu (19/11/2026).

Sikap tidak adanya respons ini patut menjadi perhatian serius. Sebab, informasi yang diminta bukan menyangkut urusan pribadi maupun kepentingan tertutup, melainkan penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hermanto menegaskan, PHMI mendesak Kesbangpol Kota Depok membuka secara terperinci seluruh penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2025. Keterbukaan anggaran bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban hukum kepada masyarakat.

PHMI menilai bahwa ketika informasi mengenai penggunaan uang publik tidak memperoleh penjelasan yang memadai, kondisi tersebut dapat memunculkan pertanyaan, spekulasi, dan asumsi di tengah masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran, Ujarnya.

DANA HIBAH BUKAN UANG PRIBADI, MELAINKAN UANG PUBLIK YANG WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN

PHMI menegaskan bahwa dana hibah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, proses penganggaran, penetapan penerima, pencairan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawabannya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ucap Ketum PHMI yang kerap disapa Anto.

Tidak boleh ada anggapan bahwa setelah dana hibah disalurkan kepada organisasi, yayasan, lembaga, kelompok masyarakat, maupun pihak penerima lainnya, penggunaan dana tersebut otomatis menjadi urusan internal penerima yang tidak dapat diketahui masyarakat, tegasnya.

Justru karena dana tersebut berasal dari keuangan daerah, masyarakat memiliki kepentingan dan hak untuk mengetahui apakah pemberiannya telah memenuhi ketentuan, apakah penerimanya benar-benar memenuhi persyaratan, apakah penggunaannya sesuai peruntukan, serta apakah laporan pertanggungjawabannya dapat dibuktikan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, papar Hermanto.

Ketum PHMI menuturkan, Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu berapa besar anggaran hibah. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang tersebut disalurkan dan bagaimana uang tersebut digunakan.

KPK SENDIRI MENEMUKAN RISIKO KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH

Persoalan transparansi dana hibah bukanlah persoalan sepele.

Dalam Laporan Tahunan KPK Tahun 2025, pada bagian pencegahan terkait tata kelola belanja hibah daerah, KPK menguraikan berbagai persoalan serius, antara lain kelemahan verifikasi penerima, potensi konflik kepentingan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan NPHD, rendahnya akuntabilitas, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi penerima dan penggunaan dana hibah.

KPK juga mencatat bahwa terdapat penerima hibah yang terlambat atau bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko korupsi dalam pengelolaan belanja hibah pemerintah daerah.

Temuan KPK tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pencairan anggaran. Pengawasan harus berlanjut sampai penggunaan dana dan pertanggungjawaban penerima hibah selesai.

PHMI memandang bahwa keterbukaan dokumen merupakan salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, sebagaimana diberitakan ANTARA pada 8 Januari 2026, menegaskan bahwa:

“Anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat, wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, KPK dalam Laporan Tahunan 2025 juga mengingatkan bahwa keterbatasan akses masyarakat terhadap data penerima dan penggunaan dana hibah dapat menghambat pengawasan publik serta meningkatkan risiko korupsi.

Hermanto mengatakan PHMI menilai, prinsip tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, termasuk Kesbangpol Kota Depok.

Jangan sampai pemerintah daerah hanya mengharapkan kepercayaan masyarakat, tetapi tidak memberikan akses informasi yang diperlukan masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang publik.

PENYIMPANGAN DANA HIBAH DAPAT BERUJUNG PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PHMI juga mengingatkan bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada bentuk perbuatan dan unsur hukum yang terbukti.

Beberapa potensi persoalan hukum yang perlu diwaspadai meliputi:

1. Pemberian hibah kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan dalam NPHD.

3. Pemalsuan proposal, dokumen administrasi, bukti pengeluaran, atau laporan pertanggungjawaban.

4. Pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan.

5. Pemotongan dana hibah secara melawan hukum.

6. Penggunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai peruntukan.

7. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses verifikasi, penetapan penerima, pencairan, maupun pengawasan.

8. Persekongkolan atau konflik kepentingan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjadi dasar penegakan hukum.

Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, apabila terdapat pemalsuan dokumen, suap, pemerasan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, ketentuan pidana terkait juga dapat diterapkan.

Hermanto yang juga sebagai Praktisi Hukum  menegaskan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah alasan untuk menghindari pengawasan masyarakat.

Anggaran daerah bukan milik pejabat, bukan milik dinas, dan bukan pula milik kelompok tertentu. Anggaran tersebut merupakan keuangan daerah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Kesbangpol Kota Depok harus memahami bahwa transparansi bukan ancaman bagi penyelenggara pemerintahan yang bekerja secara benar. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi sarana membuktikan bahwa anggaran telah dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tutup Hermanto. ( Red )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!