DAERAH  

BAKORNAS Minta Inspektoran dan APH Selidiki Pengelolaan Anggaran RSUD Kota Bekasi

Oplus_16908288

Benhillpos.com | BEKASI  – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) meminta Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelaahan dan, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, menindaklanjutinya melalui penyelidikan terkait pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Permintaan tersebut didasarkan pada dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 yang mencantumkan target pendapatan sebesar Rp300 miliar, sementara total belanja mencapai Rp471,78 miliar. Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp167,08 miliar, belanja barang dan jasa Rp296,79 miliar, serta belanja modal peralatan dan mesin Rp7,91 miliar. Terdapat selisih Rp171,78 miliar antara target pendapatan dan total belanja yang perlu dijelaskan dari sisi sumber pembiayaannya.

Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa pihaknya meminta Direktur RSUD Kota Bekasi memberikan jawaban substantif atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan pada 10 November 2026.

“Angka-angka dalam DPA-SKPD tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta rincian realisasi pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga daftar paket pengadaan, nama penyedia, nilai kontrak, metode pemilihan, serta realisasi pembayarannya,” tegas Saut.

BAKORNAS juga meminta penjelasan mengenai realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan selama Januari hingga Desember 2025, sumber pembiayaan atas selisih anggaran, hasil pemeriksaan BPK RI maupun pengawasan Inspektorat yang dapat disampaikan sesuai ketentuan, serta mekanisme pengawasan internal dan pejabat yang bertanggung jawab.

“Kami berharap Inspektorat melakukan penelaahan secara objektif dan menyeluruh. Apabila ditemukan bukti atau indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur hukum, kami meminta APH menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi korupsi, melainkan bentuk kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel,” tambahnya.

BAKORNAS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai memperoleh penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!