DAERAH  

BAKORNAS Soroti Revitalisasi SDN 16 Baturoro Senilai Rp1,3 Miliar, P2SP Diminta Buka Pertanggungjawaban!

Oplus_16908288

Benhillpos.com | Tubo Sendana, — Dewan Pimpinan Pusat LSM Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) melayangkan surat klarifikasi Nomor: 631/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/XI/2026 kepada Kepala SD Negeri 16 Baturoro, Ketua P2SP, dan Bendahara P2SP, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Senin (16/11/2026)

Surat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp.1.304.887.494 yang bersumber dari APBN.

Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan kepada media bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui dokumen resmi maupun pemeriksaan fisik di lapangan.

“Kami mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana negara sebesar Rp1,3 miliar tersebut. Ada sejumlah laporan masyarakat yang harus dijawab secara terbuka, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pembentukan P2SP, pembongkaran bangunan lama, perubahan sistem pembayaran upah pekerja dari harian menjadi borongan, hingga dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan konstruksi,” tegas Saut Sitorus.

Menurutnya, persoalan pembayaran upah buruh juga menjadi perhatian serius. Jangan sampai perubahan mekanisme pembayaran maupun dugaan pengurangan upah dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas dan bukti pertanggungjawaban.

“Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga ingin memastikan masyarakat sekitar dilibatkan secara benar dan hak-hak para pekerja tidak dirugikan. Jangan sampai bangunan sekolah yang seharusnya berkualitas justru menyisakan persoalan,” ujarnya.

BAKORNAS turut meminta dokumen RAB, gambar teknis, spesifikasi material, SK pembentukan P2SP, buku kas umum, rekening koran, nota pembelian material, daftar pembayaran upah pekerja, laporan kemajuan fisik dan keuangan, hingga laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Saut menegaskan, pihaknya memberikan waktu 7 hari kerja sejak surat diterima kepada Kepala Sekolah, Ketua P2SP, dan Bendahara P2SP untuk menyampaikan klarifikasi tertulis beserta dokumen pendukung.

“Jika tidak ada tanggapan atau ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan bukti dan dokumen, BAKORNAS akan mempertimbangkan penyampaian laporan serta permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Direktorat Sekolah Dasar, BPK, BPKP, maupun Aparat Penegak Hukum sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, BAKORNAS tidak bermaksud menghakimi ataupun mendahului hasil pemeriksaan. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat untuk memastikan pelaksanaan bantuan pemerintah berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak ingin pembangunan sekolah hanya bagus di atas laporan dan angka anggaran. Kami ingin hasil pekerjaan benar-benar berkualitas, penggunaan anggarannya transparan, dan hak pekerja dibayarkan sebagaimana mestinya. UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!” tutup Saut Sitorus. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!