Benhillpos.com | DAIRI – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) bersama sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Dairi, Kamis (12/11/2026), kembali menyoroti keberadaan dan persoalan perizinan lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Aksi yang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Nomor 1437 Tahun 2026.
Di tengah gelombang penolakan itu, PT DPM akhirnya memberikan penjelasan resmi. Melalui keterangan tertulis yang diterima Benhillpos.com, Kamis (12/11/2026), perusahaan memaparkan sejumlah hal terkait legalitas, perubahan desain tambang, persetujuan lingkungan, hingga gugatan masyarakat yang saat ini masih bergulir.
Chief Legal and External Officer PT DPM, Radianto Arifin, menegaskan bahwa perusahaannya merupakan badan usaha pertambangan yang memiliki izin resmi dan menyatakan tunduk terhadap regulasi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Salah satu poin utama dalam penjelasan DPM adalah penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026.
Perusahaan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan izin tambang baru, melainkan persetujuan atas penyesuaian dokumen lingkungan atau Adendum AMDAL menyusul perubahan desain tambang.
DPM menjelaskan, perubahan desain tersebut mencakup penerapan metode backfilling, yakni pemanfaatan limbah hasil pengolahan tambang sebagai material untuk mengisi rongga bekas tambang bawah tanah.
Dengan metode tersebut, perusahaan menyatakan tidak lagi membutuhkan fasilitas permanen penempatan tailing di darat atau Tailings Storage Facility (TSF) yang membutuhkan area luas.
Menurut DPM, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis dan pengelolaan lingkungan dalam rencana kegiatan pertambangan.
DPM juga memberikan penjelasan mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang sebelumnya membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 atau SKKL 854/2022.
Perusahaan menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut. Namun, menurut DPM, putusan itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memiliki persetujuan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.
DPM berpendapat bahwa substansi perkara dan objek sengketa dalam putusan sebelumnya harus dibedakan secara hukum dari SKKLH terbaru.
Perusahaan juga menyatakan bahwa SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya, DPM menyebut pengajuan Adendum AMDAL didasarkan pada kajian teknis, pengelolaan risiko, pemantauan, serta pemenuhan persyaratan lingkungan yang ditetapkan pemerintah.
Perusahaan mengklaim seluruh tahapan tersebut didukung dokumen ilmiah dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kesesuaian tata ruang, DPM menyatakan Adendum AMDAL dalam SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 secara eksplisit mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034.
Perusahaan menegaskan bahwa dasar yang digunakan adalah peraturan daerah yang berlaku dan mengikat, bukan rancangan peraturan daerah atau Ranperda.
Menurut DPM, persoalan kesesuaian tata ruang telah dipertimbangkan oleh instansi berwenang melalui penilaian administratif berdasarkan kriteria teknis yang berlaku.
Di tengah polemik tersebut, perusahaan turut menanggapi gugatan yang diajukan 11 orang masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.
DPM menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
Perusahaan juga membantah tuduhan bahwa kegiatan yang dijalankan tidak memiliki dasar hukum atau mengabaikan kondisi lingkungan.
Dalam pernyataan resminya, DPM menyebut aspek keamanan dan keselamatan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, kondisi geologi, serta potensi dampak terhadap masyarakat merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam operasional pertambangan.
DPM menyatakan berkomitmen melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan serta memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
Meski perusahaan telah memberikan penjelasan, aksi demonstrasi APUK pada 12 November 2026 menunjukkan bahwa persoalan pertambangan DPM masih menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Dairi.
Isu yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan, perlindungan sumber air, kondisi geologi, keberlangsungan pertanian, dan keselamatan masyarakat menjadi bagian penting dari perdebatan publik.
Perbedaan pandangan antara perusahaan dan kelompok masyarakat tersebut membutuhkan keterbukaan informasi serta penjelasan yang dapat diuji secara objektif.
Legalitas administratif dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha pertambangan. Namun, kepercayaan masyarakat juga membutuhkan jaminan perlindungan lingkungan, transparansi kajian teknis, serta pengawasan yang konsisten dari instansi berwenang.
DPM berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan sesuai ketentuan dan secara adil. Perusahaan juga berharap dapat beroperasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah dan instansi terkait memastikan seluruh aspek perizinan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan masyarakat benar-benar dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (JS).
