Benhillpos.com | Sumenep – Gelombang kemarahan publik di Sumenep kian memuncak. Pasca demonstrasi JASTRA, kondisi di lapangan justru memperlihatkan ironi yang telanjang. Sejumlah tempat hiburan malam yang diduga kuat menjadi pusat maksiat dan peredaran minuman keras tetap beroperasi seolah kebal hukum. Aparat penegak hukum dan penegak Perda dituding hanya menggelar operasi kondusional bersifat kosmetik—datang ramai-ramai, berpose di depan kamera, lalu pergi tanpa penindakan berarti.
Pantauan di lapangan menunjukkan, sejak siang hari, beberapa LC atau wanita penghibur sudah mulai berdatangan ke sejumlah tempat karaoke. Mereka terlihat bersiap menemani pria hidung belang di lokasi-lokasi yang selama ini disebut warga sebagai ladang maksiat terselubung. Aktivitas tersebut berlangsung terbuka, tanpa rasa takut, seolah razia aparat hanyalah rutinitas formal tanpa efek jera.
Sejumlah nama tempat hiburan kembali mencuat ke permukaan: Mr. Ball, JBL, Harmoni, Potree, Lotus Cafe, hingga Warung Mami di Talangan. Ironisnya, Warung Mami yang diduga menjadi agen miras secara terang-terangan disebut-sebut tak pernah sekalipun tersentuh operasi. Kondisi ini memperkuat anggapan publik bahwa operasi kondusional miras hanyalah trik klasik untuk meredam kritik, bukan upaya serius menegakkan hukum.
Sorotan paling tajam tertuju pada Mr. Ball, yang menurut berbagai laporan masyarakat diduga kuat menjadi sarang dugem dan lokasi favorit pesta malam. Namun setiap kali dilakukan operasi, tempat tersebut mendadak “bersih”, seolah tidak pernah ada aktivitas. Fenomena ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah aparat benar-benar tidak melihat, atau sengaja dibuat tidak melihat? Banyak warga menyebut situasi ini sebagai “lucu tapi menyakitkan”, karena fakta lapangan kerap bertolak belakang dengan laporan resmi hasil operasi.
Di tengah keganjilan tersebut, beredar dugaan serius di masyarakat soal adanya setoran besar ke aparat, sehingga penegakan hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Meski belum terbukti, isu ini terus menguat karena minimnya tindakan tegas terhadap lokasi-lokasi yang berulang kali dipersoalkan publik. Tak sedikit pihak mendesak agar persoalan ini mendapat atensi pemerintah pusat, bukan sekadar ditangani di level daerah.
Direktur JASTRA, Hasyim Khu, meluapkan kecaman keras. Ia menilai kinerja Polres Sumenep dan Satpol PP Sumenep tidak serius dan terkesan setengah hati.
“Ini sudah keterlaluan. Anak-anak muda diracuni miras dan dugem, sementara tempat maksiat dibiarkan hidup nyaman. Aparat seolah takut atau tidak berdaya. Kalau mereka terus diam, kami siap turun langsung bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama,” tegas Hasyim.
Ia menambahkan, JASTRA tidak akan berhenti pada satu kali aksi. Mereka berencana menggelar aksi berjenjang, mulai dari demonstrasi lanjutan ke Kantor Bupati hingga Mapolres Sumenep. Bahkan, langkah tersebut disebutnya sebagai operasi moral, bukan sekadar demonstrasi simbolik.
“Ini bukan hanya soal demo. Ini soal masa depan generasi muda. Jika negara terus absen, masyarakat akan mengambil peran sebagai pengingat hukum,” ujarnya.
Menurut Hasyim, banyak tempat hiburan yang seharusnya tutup maksimal pukul 02.00 WIB justru beroperasi hingga pagi bahkan siang hari, diduga digunakan untuk pesta miras dan aktivitas terlarang lainnya. Fakta ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan mandulnya penegakan Perda Ketertiban Umum.
Menanggapi sorotan tersebut, Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sumenep, Fajar, mengakui bahwa sebagian besar tempat hiburan malam memang tidak berizin.
“Ini menjadi perhatian kami dan akan menjadi dasar penertiban ke depan,” ujarnya.
Namun bagi JASTRA, pernyataan tersebut dinilai tak lagi memadai. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan janji berulang. Penutupan total tempat hiburan ilegal, razia rutin tanpa tebang pilih, serta pengusutan serius dugaan peredaran miras menjadi tuntutan utama.
Kini, persoalan hiburan malam di Sumenep menjadi ujian terbuka bagi aparat. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu, atau terus kalah oleh lampu remang, kepentingan, dan dugaan perlindungan oknum tertentu. JASTRA menegaskan, mereka tidak akan berhenti sampai negara benar-benar hadir dan hukum ditegakkan secara adil. ( ** / HS )
