Benhillpos.com | TOBA – Pemerintah Kabupaten Toba menggelar kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Pembina (TP) Posyandu, dan Tim Penggerak (TP) PKK di Balai Data Kantor Bupati Toba, Senin (19/10/2026).
Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus mengatakan, penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027, sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap.
“Kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya Dekranasda, Posyandu dan PKK bisa lebih kuat dalam tata kelolanya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Toba sesuai visi Toba Mantap,” ujar Audi.
Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Staf Ahli TP PKK Toba, Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, berharap terjalin kerja sama yang lebih baik dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjalankan program PKK, termasuk melalui kelompok kerja (Pokja), salah satunya program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) pada Pokja I.
“Saya berharap dalam penganggaran tahun 2027 kita bisa bekerja sama dengan baik, karena kepala bidang juga merupakan anggota PKK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menjelaskan bahwa TP PKK memiliki potensi besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga.
Menurutnya, besarnya jumlah anggota PKK dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi, serta mendorong berbagai upaya advokasi di tengah masyarakat.
Hal serupa juga berlaku bagi TP Posyandu. Maradu menyebutkan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, sekitar 2.500 personel yang tergabung dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba merupakan potensi besar untuk mempercepat penyampaian dan pelaksanaan program pemerintah daerah hingga ke masyarakat.
Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar memperkuat koordinasi, mengingat SPM merupakan jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Terkait Dekranasda, Maradu menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan lokal.
Menurutnya, sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian meliputi hilirisasi produk, akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemangkasan rantai pemasaran agar hubungan antara produsen dan konsumen semakin efektif.
“Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Melalui penguatan tata kelola kelembagaan ini, diharapkan Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK dapat semakin optimal bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Toba pada tahun 2027. ( ** )
