Benhillpos.com | SIDIKALANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi menilai satu tahun kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala belum menunjukkan hasil yang signifikan sebagaimana harapan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Dairi, Andi Silalahi, mengatakan bahwa realitas kinerja pemerintahan daerah saat ini masih jauh dari visi dan janji politik yang disampaikan kepada publik saat masa kampanye.
“Setelah satu tahun berjalan, GMNI Dairi melihat banyak program strategis yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Apa yang dijanjikan saat kampanye belum terealisasi secara konkret,” ujar Andi Silalahi kepada wartawan, Jumat (20/02/2026).
Ia menyebutkan, visi yang diusung yakni sejahtera, berdaya saing, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sejauh ini masih sebatas slogan politik tanpa langkah implementasi yang jelas dan terukur.
Menurut Andi, kondisi tersebut dapat dilihat dari masih lemahnya pemerataan pembangunan, minimnya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta belum adanya terobosan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
GMNI Dairi juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun kepemimpinan kepada publik.
“Kami menilai komitmen pertanggungjawaban janji politik seolah diabaikan. Masyarakat berhak tahu sejauh mana realisasi program yang telah dijanjikan,” tegasnya.
Andi menambahkan, sebagai organisasi mahasiswa yang berpihak kepada rakyat, GMNI memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kritik secara terbuka dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Dairi.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GMNI bukan bentuk kebencian, melainkan upaya mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dan fokus dalam menjalankan amanah rakyat.
GMNI Dairi juga meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum bekerja maksimal.
“Jika memang ada OPD yang tidak sejalan dengan visi pembangunan daerah, kami mendorong agar dilakukan pembenahan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, GMNI Dairi meminta pemerintah daerah lebih membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil guna menyerap aspirasi secara langsung.
Menurut Andi, keterlibatan publik dalam proses pembangunan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
GMNI Dairi menegaskan akan terus melakukan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus siap memberikan masukan dan gagasan kritis demi kemajuan Kabupaten Dairi.
“Kami akan terus bersuara dan bergerak. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai pejuang pemikir dan pemikir pejuang,” pungkas Andi Silalahi. (JS).
