Benhillpos.com | DEPOK – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyoroti realisasi anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok yang nilainya mencapai lebih dari Rp15,3 miliar.
Berdasarkan dokumen Daftar Penerima/Objek Realisasi Hibah Disporyata Kota Depok Tahun Anggaran 2025, dengan data sampai 3 Desember 2025, tercatat total transaksi positif sebesar Rp15.365.099.800. Sementara itu, terdapat pengembalian hibah sebesar Rp20.000.000 sehingga total realisasi bersih tercatat sebesar Rp15.345.099.800.
Angka tersebut menjadi perhatian serius PHMI karena menyangkut penggunaan uang negara yang bersumber dari APBD Kota Depok dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guna mendorong Upaya Tranparansi PHMI telah mengajukan Permohonan Informasi Publik Nomor 421/DPP/PHMI/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok.
Hal itu disampaikan langsung oleh Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku ketua umum PHMI pada awak media (12/11/26).
ADA ALOKASI HIBAH MILIARAN RUPIAH YANG PERLU DITELUSURI
Berdasarkan data yang di dapatkan PHMI ada 52 transaksi yang tercantum dalam dokumen tersebut, PHMI menemukan sejumlah alokasi hibah dengan nilai yang cukup besar.
Di antaranya:
1. Hibah kepada BPP Guntur Gunawan – hibah kepada badan/lembaga nirlaba sebesar Rp5.823.279.000.
2. BPP Guntur Gunawan – hibah kepada badan/lembaga nirlaba sebesar Rp1.000.000.000.
3. BPP Guntur Gunawan – hibah kepada badan/lembaga nirlaba sebesar Rp750.000.000.
4. Hibah kepada badan/lembaga nirlaba dan sosial dengan penerima tidak dirinci sebesar Rp1.000.000.000.
5. Hibah kepada badan/lembaga nirlaba dengan penerima tidak dirinci sebesar Rp1.000.000.000.
6. Hibah kepada KONI Kota Depok Tahap II melalui pencatatan BPP Guntur Gunawan sebesar Rp5.034.820.800.
7. Persada SMPN Dua Depok sebesar Rp100.000.000.
Selain itu terdapat sejumlah transaksi hibah dengan nilai jutaan hingga puluhan juta rupiah yang dialokasikan kepada RT, RW, yayasan, majelis taklim, sanggar seni, dan objek penerima lainnya, pungkas Advokat Hermanto.
Ia menyampaikan, PHMI menilai seluruh alokasi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama terkait identitas penerima akhir, dasar penetapan penerima, mekanisme pencairan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban dana hibah.
PHMI PERTANYAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Menurut PHMI, besarnya realisasi anggaran hibah tidak boleh hanya dilihat dari angka pencairan, tetapi harus diuji berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, penetapan penerima, pencairan, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban.
PHMI mempertanyakan beberapa hal penting:
1. Apakah seluruh penerima hibah telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif?
2. Apakah setiap penerima memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan penerima hibah?
Apakah seluruh pencairan didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)?
3. Apakah dana yang dicairkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak?
4. Apakah kegiatan yang dibiayai benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya?
5. Apakah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dapat dibuktikan secara fisik dan administratif?
6. Mengapa dalam sejumlah pencatatan terdapat uraian penerima yang tidak dirinci, sehingga identitas penerima akhir perlu dipastikan?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh pihak Disporyata Kota Depok, Tegas Hermanto.
PHMI DESAK KEPALA DISPORYATA DIPERIKSA
PHMI mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk melakukan penelusuran serta pemeriksaan terhadap pengelolaan dana hibah Disporyata Kota Depok Tahun Anggaran 2025.
Pemeriksaan perlu mencakup Kepala Disporyata selaku pimpinan perangkat daerah, pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengelolaan hibah, tim verifikasi, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, serta pihak-pihak penerima hibah sesuai keterkaitan dan tanggung jawab masing-masing.
PHMI juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap:
1. Dokumen penganggaran dan penetapan penerima hibah.
2. SK penerima hibah dan NPHD.
3. Bukti pencairan dan rekening penerima.
4. Bukti pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana.
5. Laporan pertanggungjawaban (LPJ).
6. Aliran dana dan kemungkinan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, PHMI meminta agar perkara tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
JANGAN SAMPAI DANA HIBAH HANYA MENJADI FORMALITAS ADMINISTRASI
Hermanto menegaskan bahwa anggaran hibah merupakan uang rakyat yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggaran telah dicairkan. Pertanggungjawaban harus membuktikan bahwa dana benar-benar diterima pihak yang berhak, digunakan sesuai tujuan pemberian hibah, serta menghasilkan kegiatan atau manfaat sebagaimana direncanakan.
Oleh karena itu, PHMI meminta Pemerintah Kota Depok membuka informasi secara transparan mengenai daftar penerima, nilai hibah, dasar pemberian, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
PHMI SIAP MENEMPUH JALUR HUKUM
Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, PHMI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini.
PHMI mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penelaahan dan penyelidikan apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan.
Ia menjelaskan “Kami tidak ingin uang rakyat yang dialokasikan melalui anggaran hibah hanya berhenti pada pencatatan dan pencairan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.” ( Red )
