Benhillpos.com | BEKASI – DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) mempertanyakan cara Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah III dan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi surat klarifikasi. Pasalnya, kedua KCD memberikan jawaban dengan pola dan persyaratan administrasi yang nyaris sama, yakni menggunakan mekanisme permohonan informasi publik (PPID), padahal BAKORNAS mengirimkan surat klarifikasi.
Surat pertama bernomor 558/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/X/2026, tertanggal 26 Oktober 2026, ditujukan kepada KCD Wilayah III terkait klarifikasi pengadaan mebel ruang kelas baru SMA berupa kursi dan meja siswa dengan pagu Rp.1.126.548.000, Kode RUP 59841763, dan volume 684 unit.
Sementara itu, surat bernomor 559/DPP/LSM-BAKORNAS/KLARIFIKASI/X/2026, tertanggal 26 Oktober 2026, ditujukan kepada KCD Wilayah IV terkait kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMK Tahun Anggaran 2025 dengan pagu Rp.68.388.128.421, Kode RUP 62144976, dan volume 113.442 siswa.
Namun, jawaban KCD Wilayah III melalui surat Nomor 9207/TU.01.02/Cadisdikwil.III, tertanggal 28 Oktober 2026, maupun KCD Wilayah IV melalui surat Nomor 6431/TU.01.02/Cadisdik Wil.IV, tertanggal 2 November 2026, sama-sama meminta kelengkapan dokumen seperti KTP, surat kuasa, bukti pengesahan badan hukum, SKT Kesbangpol, dan dokumen pendukung lainnya. KCD Wilayah IV bahkan secara eksplisit memberi perihal “Kelengkapan Dokumen untuk Permohonan Informasi Publik”.
Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, kepada media mempertanyakan kesamaan pola jawaban tersebut.14/11/26
“Pertanyaannya, apakah KCD Wilayah III dan Wilayah IV saling mencontek format jawaban, atau sudah mengadakan Bimtek khusus tentang cara membalas surat dari lembaga masyarakat dan LSM? Mengapa dua surat klarifikasi dengan objek kegiatan berbeda justru dijawab menggunakan pola persyaratan PPID yang hampir sama?” ujar Saut.
Ia menegaskan, BAKORNAS tidak sedang mengajukan permohonan informasi publik, melainkan meminta klarifikasi atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
“Surat klarifikasi bertujuan meminta penjelasan atas kegiatan yang menjadi perhatian kami. Jika memang kedua KCD menganggap surat tersebut harus diproses melalui PPID, kami meminta dasar hukum yang jelas. Jangan sampai substansi pertanyaan mengenai anggaran justru tidak dijawab karena persoalan administrasi yang berbeda mekanisme,” tegasnya.
BAKORNAS meminta kedua KCD memberikan jawaban substantif atas materi klarifikasi yang disampaikan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada KCD Wilayah III, KCD Wilayah IV, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. ( Red )
