Benhillpos.com | SIDIKALANG, – Kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Kabupaten Dairi, Kamis (4/6/2026), diwarnai aksi demonstrasi yang digelar sejumlah warga dan organisasi masyarakat sipil di depan Kantor Bupati Dairi.
Kedatangan Menteri dalam rangka menghadiri kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting tersebut disambut oleh jajaran pemerintah daerah serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, serta Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Namun di tengah berlangsungnya agenda pemerintah terkait penguatan program keluarga dan percepatan penurunan stunting, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan, Aliansi Pakpak Silima Suak, warga terdampak tambang, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan penolakan terhadap izin lingkungan baru PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada publik, massa aksi menilai penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan PT DPM Nomor 1437 Tahun 2026 sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan hukum yang sebelumnya telah dimenangkan warga terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi.
Massa juga menyoroti berbagai potensi dampak lingkungan yang dinilai dapat muncul akibat aktivitas pertambangan, mulai dari ancaman bencana ekologis, kerusakan kawasan hulu, hingga potensi terganggunya sumber air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Kami menolak segala bentuk penerbitan izin yang mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Selain menolak izin lingkungan baru, massa juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan proyek tambang hingga seluruh persoalan hukum dan lingkungan diselesaikan secara transparan.
Para demonstran menilai pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat maupun keberlangsungan ruang hidup warga yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam di kawasan tersebut.
Meski diwarnai aksi demonstrasi, kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting tetap berlangsung dengan lancar. Dalam kegiatan itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.
Kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN ke Kabupaten Dairi menjadi momentum penting dalam memperkuat program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, aksi demonstrasi yang berlangsung pada waktu yang sama menunjukkan masih adanya dinamika dan aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi.
Hingga kegiatan berakhir, situasi di sekitar lokasi berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan instansi terkait. (JS).
