Benhillpos.com | BEKASI — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp.205.472.804.270,00 atau sekitar Rp.205,47 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan melalui surat resmi DPP LSM BAKORNAS Nomor: 619/DPP/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, perihal Permohonan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi TA 2025.
Ketua Umum DPP LSM BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH,CLAd, mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya melakukan pencermatan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dishub Kota Bekasi. Dari hasil pencermatan tersebut, terdapat sejumlah pos belanja bernilai besar yang membutuhkan penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban secara terperinci pada Senin (9/11/2026)
“Anggaran Rp.205,47 miliar bukanlah angka yang kecil. Itu merupakan uang yang bersumber dari keuangan daerah dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memiliki peruntukan, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bekasi,” tegas Saut Sitorus.
Belanja Barang dan Jasa Rp.140,30 Miliar Menjadi Sorotan
Berdasarkan ringkasan DPA-SKPD TA 2025 yang dicermati BAKORNAS, komposisi anggaran Dishub Kota Bekasi terdiri atas:
1. Belanja Pegawai: Rp.42.072.354.000
2. Belanja Barang dan Jasa: Rp.140.304.260.890
3. Belanja Subsidi: Rp.7.000.000.000
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp.5.324.589.380
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp.10.661.800.000
6. Belanja Modal Aset Lainnya: Rp.109.800.000
Total keseluruhan mencapai Rp.205.472.804.270.
Menurut Saut, pos Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp140,30 miliar merupakan komponen terbesar sehingga perlu dijelaskan secara transparan, mulai dari rincian program, kegiatan, subkegiatan, paket pengadaan, penyedia barang dan jasa, hingga realisasi pembayaran.
“Kami mempertanyakan secara konkret, anggaran Rp140,30 miliar tersebut digunakan untuk apa saja? Berapa untuk BBM kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan, pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, CCTV lalu lintas, fasilitas parkir, terminal, halte, serta pelayanan angkutan umum?” ujarnya.
BAKORNAS juga meminta agar Dishub membuka informasi mengenai seluruh paket pekerjaan yang menggunakan anggaran tersebut, termasuk nama perusahaan penyedia, nilai kontrak, metode pengadaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, berita acara pemeriksaan, dan bukti serah terima pekerjaan.
“Jangan hanya memperlihatkan angka dalam dokumen anggaran. Kami ingin melihat kesesuaian antara anggaran, kontrak, pembayaran, barang yang diterima, dan hasil pekerjaan di lapangan. Anggaran besar harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Subsidi Rp7 Miliar: Siapa Penerimanya dan Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?
Salah satu poin yang menjadi perhatian khusus BAKORNAS adalah Belanja Subsidi sebesar Rp7.000.000.000.
Saut menegaskan bahwa anggaran subsidi harus memiliki dasar hukum yang jelas, penerima yang memenuhi persyaratan, metode penghitungan yang dapat diuji, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.
BAKORNAS meminta Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan siapa badan usaha penerima subsidi, apa bentuk pelayanan atau produk jasa yang disubsidi, bagaimana mekanisme penyalurannya, serta berapa jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat dari anggaran tersebut.
“Kami ingin mengetahui siapa penerima subsidi Rp7 miliar ini. Apakah BUMD atau badan usaha swasta? Apa dasar penetapannya? Bagaimana perhitungan nilai subsidinya? Apakah sudah dilakukan audit keuangan terhadap calon penerima? Dan yang paling penting, apakah subsidi tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat?” kata Saut.
Ia menegaskan, subsidi tidak boleh sekadar menjadi aliran dana kepada badan usaha tanpa ukuran manfaat pelayanan yang jelas.
“Kalau subsidi itu dimaksudkan untuk menjaga keterjangkauan tarif transportasi atau pelayanan angkutan umum, maka harus bisa dibuktikan berapa tarif yang ditanggung masyarakat sebelum dan sesudah subsidi, berapa pengguna jasa yang dilayani, serta bagaimana dana tersebut dipertanggungjawabkan. Jangan sampai uang rakyat keluar Rp7 miliar, tetapi masyarakat tidak mengetahui apa manfaat yang diterimanya,” tegasnya.
BAKORNAS merujuk Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu dasar untuk meminta penjelasan mengenai persyaratan dan pertanggungjawaban pemberian subsidi.
Anggaran Modal Lebih dari Rp16 Miliar Juga Diminta Dibuka
Selain belanja operasional dan subsidi, BAKORNAS turut meminta klarifikasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5,32 miliar serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp10,66 miliar.
BAKORNAS meminta daftar barang yang dibeli, jumlah unit, merek, spesifikasi, harga satuan, lokasi penempatan, nama penyedia, serta bukti pencatatan aset dalam administrasi Barang Milik Daerah.
Untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung, BAKORNAS meminta rincian lokasi pekerjaan, RAB, gambar teknis, HPS, nilai kontrak, nama kontraktor, konsultan pengawas, masa pelaksanaan, progres pekerjaan, hingga berita acara serah terima.
“Kami tidak ingin ada anggaran pengadaan barang atau pembangunan yang hanya terlihat bagus dalam laporan administrasi, tetapi keberadaan barang maupun hasil pekerjaannya tidak jelas. Semua harus dapat diperiksa dan dibuktikan,” ungkap Saut.
Jadwal Belanja Bulanan hingga Rp.24,52 Miliar Diminta Dijelaskan
BAKORNAS juga mencermati Rencana Pelaksanaan Anggaran bulanan Dishub Kota Bekasi TA 2025.
Dalam dokumen tersebut, rencana belanja bulan Juni tercatat sebesar Rp.24.523.629.550, sedangkan Desember sebesar Rp.21.382.992.492.
Menurut Saut, angka tersebut perlu dijelaskan berdasarkan jadwal kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan anggaran.
“Kami meminta penjelasan mengapa rencana belanja bulan Juni mencapai Rp.24,52 miliar dan Desember Rp.21,38 miliar. Kegiatan apa saja yang dijadwalkan? Apakah seluruhnya benar-benar terlaksana? Apakah pembayaran dilakukan setelah barang atau pekerjaan diterima sesuai ketentuan?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa rencana belanja bulanan tidak otomatis membuktikan adanya pencairan maupun realisasi anggaran.
Karena itu, BAKORNAS meminta perbandingan antara rencana dan realisasi belanja per bulan, dilengkapi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bukti pembayaran, serta dokumen pelaksanaan kegiatan.
BAKORNAS Beri Waktu 7 Hari Kerja untuk Klarifikasi
Dalam surat Nomor 619 tersebut, BAKORNAS meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi memberikan jawaban tertulis secara lengkap, objektif, dan disertai dokumen pendukung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima.
Dokumen yang diminta antara lain DPA-SKPD lengkap, perubahan anggaran, LRA TA 2025, rincian paket pengadaan, daftar kontrak, dokumen pertanggungjawaban subsidi, dokumen pekerjaan fisik, daftar inventaris aset, serta hasil pemeriksaan Inspektorat atau auditor lainnya yang dapat dibuka kepada publik.
Saut menegaskan bahwa langkah BAKORNAS merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat, bukan bentuk tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan masyarakat. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun dan tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Tetapi ketika terdapat anggaran ratusan miliar rupiah, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian antara pagu anggaran, realisasi, dokumen pembayaran, kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi barang, maupun pertanggungjawaban subsidi, BAKORNAS akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
“Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian yang didukung bukti dan dokumen, kami akan menyampaikan hasil pencermatan kepada Inspektorat Daerah, BPK, DPRD, maupun Aparat Penegak Hukum sesuai kewenangan masing-masing. Tidak boleh ada uang rakyat yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Saut: Transparansi Bukan Ancaman, Melainkan Kewajiban
Menutup keterangannya kepada wartawan, Saut Sitorus menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan penting bagi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta akses masyarakat terhadap informasi publik.
“Jangan alergi terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat. Transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang bekerja benar. Justru keterbukaan merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa anggaran telah dikelola sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Saut. ( ** )
