Benhillpos.com | SIDIKALANG, – Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, mengalami kelangkaan parah yang memicu kemacetan panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antrean kendaraan terlihat “membeludak” di SPBU Simamora, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, yang dilaporkan telah terjadi sejak dini hari, Rabu (03/12/2025), sekitar pukul 05.00 WIB.
Kelangkaan ini disinyalir kuat merupakan dampak langsung dari banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Akses jalan utama menuju Sidikalang dan kabupaten lain di Sumut terhalang, menyebabkan pasokan logistik, termasuk BBM, menjadi tersendat, Sudah ada instruksi untuk penggunaan barcode ditiadakan sementara agar mengurangi kemacetan panjang di setiap daerah namun tidak dihiraukan pengelola SPBU dengan alasan belum ada mendapatkan perintah dari Pertamina sendiri, Menteri ESDM tersebut memastikan bahwa stock BBM aman sampai 18 hari kedepan
Salah satu pengendara mobil, Hendrik Siahaan, mengungkapkan betapa sulitnya mendapatkan BBM. Ia mengaku telah mengantre sejak sehari sebelumnya, yakni Kamis, 2 Desember 2025.
Namun, di tengah kesulitan pasokan akibat bencana, Hendrik menyoroti adanya kejanggalan dalam prosedur pengisian BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Ia mengaku telah membaca informasi bahwa pengendara Roda 4 atau mobil telah tidak diwajibkan menggunakan Barcode lagi, khususnya di daerah yang terdampak bencana.
“Di sini aneh, Bang. Di kabupaten lain sudah tidak menggunakan Barcode lagi, lah ini kita masih mengunakan Barcode,” sebut Hendrik.
Dirinya berharap agar prosedur pembelian BBM, terutama di tengah kondisi darurat pasokan, dapat dipermudah bagi pengendara roda empat tanpa perlu menunjukkan Barcode.
Keluhan Hendrik Siahaan ini mencuat setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi atau pelonggaran aturan pembelian BBM bersubsidi (Pertalite/Solar) menggunakan QR Code (Barcode) bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak bencana, termasuk di Sumatera.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi di tengah terputusnya jalur distribusi. Bahkan, Menteri Bahlil sempat menyebutkan bahwa untuk daerah terdampak bencana, distribusi BBM sebagian dilakukan melalui jalur udara dan penggunaan jeriken untuk sementara waktu.
“Kenapa (pembelian BBM subsidi) dipakai barcode? karena kalau tidak, subsidi ini disalahgunakan,” ujar Bahlil dalam pernyataan terpisah mengenai alasan dasar penerapan Barcode untuk Subsidi Tepat. Namun, dalam konteks bencana, relaksasi menjadi prioritas.
Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU Simamora di Jalan Ahmad Yani, yang ditemui di lokasi, menyatakan akan segera melakukan tindakan.
“Nanti kita Kordinasi dulu dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, bagaimana tindak lanjut tentang barcode-nya, nah nanti setelah sudah ada kesimpulannya, kita akan informasikan,” Ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Dairi, khususnya pengendara roda empat, masih menanti kepastian dari hasil koordinasi antara pihak SPBU dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengenai penerapan kebijakan penggunaan Barcode, sejalan dengan instruksi relaksasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia di wilayah yang dilanda bencana. (JS).
